Info Guru

Download Petunjuk Teknis Dana BOS 2012

2012-01-05T19:27:00.000-08:00

Bagi pembaca pemerhati, pengawas serta pelaksana Dana BOS, tentunya Info seputar Dana BOS 2012 adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu.

Petunjuk Teknis BOS 2012 telah ditetapkan berdasarkan Permendiknas 51/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012.

Pengertian BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS dibahas pada bab berikutnya.

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;

3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Petunjuk Teknis BOS 2012

Buku petunjuk teknis ini dilengkapi dengan petunjuk lengkap antara lain cara pelaporan, administrasi, pembukuan, dan perpajakan.

Maksud

Memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi Tim Manajemen BOS Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah, dan pihak terkait lain.

Tujuan

Agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisiensi dan efektifitas, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

eBook Info Teknis Dana BOS 2012 dalam bentuk PDF dapat didownload disini >>

Sumber : bse-indo.blogspot.com

Penting, Evaluasi setelah Sertifikasi Guru

2012-01-01T17:25:00.000-08:00

SEMARANG- Setelah mendapat sertifikat profesi, kompetensi yang dimiliki para pendidik harus tetap diawasi dan dievaluasi secara periodik. Salah satu yang bisa berperan melakukan itu adalah kepala sekolah.
Hal itu disampaikan Ketua PGRI Kota Semarang Ngasbun Egar, kemarin. Dia mengatakan, meskipun telah bersertifikat, kepala sekolah tetap harus mengawasi dan mengevaluasi para guru. Kondisi ini karena ada beberapa guru yang setelah tersertifikasi, kinerja dan profesionalitasnya tidak meningkat, malah justru turun.

''Tujuan dari sertifikasi adalah untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, dan profesionalitas guru. Jadi, guru yang sudah tersertifikasi selayaknya harus terus mengupayakan peningkatan kompetensi,'' ungkapnya.
Bagi para pendidik yang bersertifikasi, mereka berhak mendapat tunjangan profesi. Tunjangan tersebut untuk memfasilitasi guru dalam melakukan upaya peningkatan kompetensi dan kualitas.

Aktif Membaca

Peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya aktif membaca surat kabar untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

''Dari tunjangan profesi itu bisa digunakan untuk membiayai langganan koran atau mengikuti workshop pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi,'' kata Wakil Rektor I IKIP PGRI itu.
Selain upaya yang dilakukan oleh guru, untuk memantau kinerja dan mengevaluasi guru-guru pascasertifikasi, dibutuhkan peran kepala sekolah yang setiap hari berhubungan langsung dengan para pendidik tersebut.

"Sebagai pimpinan sekolah, kepala sekolah yang lebih mengetahui kondisi sekolah masing-masing, termasuk bagaimana guru-guru, siswa, dan sebagainya. Kepala sekolah yang paling paham. Kalau hanya mengandalkan pengawas sekolah, pengawasan terhadap kinerja guru tentu kurang maksimal, sebab tugas pengawas terlalu umum, mengawasi seluruh aspek kehidupan sekolah,'' jelasnya.

Karena itu, Ngasbun menambahkan, peran kepala sekolah dalam pengawasan dan pemantauan harus lebih diefektifkan untuk menjamin peningkatan kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan bagi guru-guru yang telah tersertifikat. (K3-37) (/)

Sumber : Suara Merdeka

M Nuh: Pendistribusian Guru di Indonesia Masih Jelek

2012-01-01T17:24:00.000-08:00

Surabaya - Pendistribusian guru di Indonesia saat ini masih sangat jelek. Karena mayoritas para guru menumpuk di perkotaan. Untuk mengatasinya, Kemendikbud akan melakukan pola agar seorang guru mengajar lebih dari 1 mata pelajaran.

"Kita juga akan mengatur distribusinya. Bahkan kita juga mengaturnya dalam surat keputusan bersama lima menteri terkait untuk distribusi guru sehingga tidak terpusat di perkotaan, tapi merata di daerah maupun daerah terpencil," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh kepada wartawan dalam jumpa pers di RM Ria Galeria, Sabtu (31/12/2011).

M Nuh menjelaskan, sangat dimungkinkan para guru ini dapat didistribusikan antar kota dalam provinsi yang nantinya akan diatur oleh Kepala Dinas provinsi. "Bisa juga didistribusikan antar kota antar provinsi yang perpindahannya kita yang menangani. Tapi mereka (guru-red) juga bisa usul pindah sendiri. Dan itu sudah berlaku mulai 1 Januari 2012," jelasnya.

Selain itu mantan rektor ITS ini juga meminta kuantitas para guru dapat terjamin dan profesional dengan terus meningkatnya anggaran pendidikan setiap tahun yang tiap tahunnya meningkat Rp 40 triliun hingga Rp 60 triliun. "Gak popo gaji sampean mundak tapi sing mbejaji (Tidak apa-apa gaji anda naik. Tapi dalam mengajar yang berkualitas)," pintanya.

Untuk meningkatkan kuantitas, maka Kemendikbud akan memberlakukan peraturan baru bagi para calon-calon guru yang akan mendatang yakni akan melakukan tes khusus bagi para calon guru yang lulus SNMPTN. Tidak hanya itu, para calon guru ini juga akan digembleng secara khusus.

"Bahkan mereka saat lulus tidak boleh langsung mengajar. Tapi akan kita tempatkan dulu setahun di daerah terpencil, setelah itu diwajibkan sertifikasi dan baru boleh mengajar. Kan lowongannya kita membutuhkan guru bukan serjana pendidikan," ungkapnya.

Sumber : detik Surabaya

Kemendikbud Anggarkan Rp 136 T untuk Gaji Guru

2012-01-01T17:23:00.000-08:00

suarasurabaya.net| Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siapkan anggaran guru pada 2012 sebesar Rp 136 trilyun atau 69 persen dari anggaran pendidikan yang tahun ini mencapai Rp 290 trilyun. Anggaran pendidikan sendiri setiap tahunnya naik Rp 40-60 trilyun.

Besaran Rp 136 trilyun akan dialokasikan untuk gaji guru yang jumlahnya total 2,9 juta orang baik guru sekolah swasta maupun negeri. Menurut M Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, keberadaan guru di Indonesia sangat istimewa dibandingkan dari negara maju.

Berdasarkan standar internasional, perbandingan antara guru dan murid adalah 1:24. Artinya, satu guru mengajar 24 murid. Tapi, di Indonesia perbandingannya 1:14. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah pendistribusian guru. Banyak guru yang hanya menumpuk di perkotaan dan tidak merata di pedesaan atau daerah pelosok. Mengatasi hal itu, Kemendikbud telah menyiapkan 3 cara.

Pertama, seorang guru harus bisa menerapkan grid teaching. Satu guru tidak hanya bisa mengajar satu mata pelajaran. Tapi bisa dua mata pelajaran dan bahkan lebih. Berikutnya, untuk mengejar standar internasional, satu guru harus mengajar 24 murid.

Cara yang ketiga adalah distribusi atau mutasi guru. Hal ini sudah diatur dalam surat edaran 5 menteri yaitu Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Mutasi bisa dilakukan atas inisiatif sendiri maupun usulan dari Pemerintah.

Untuk memutasi guru antar kota tapi masih dalam satu provinsi, tidak harus berdasarkan SK Menteri. Cukup dari dinas pendidikan provinsi setempat. "Tapi, kalau sampai antar provinsi, harus ada SK Menteri," kata Nuh pada wartawan di Surabaya.

Nuh juga tidak mempermasalahkan dengan kenaikan gaji guru. Asalkan harus disertai dengan pengendalian kualitas guru. "Gak po-po sampeyan tetap mundak tapi sing mbejaji nek ngajar (Tidak apa-apa gaji guru naik, tapi juga harus optimal dalam mengajar, red)," ujar mantan Rektor ITS ini.

Ke depan, calon guru akan diuji secara khusus. Mereka yang masuk LPTK atau IKIP tidak serta merta menjadi guru. Untuk menjadi guru, mereka harus mengajar di daerah-daerah terpencil atau pelosok terlebih dahulu. Mereka juga harus mendapatkan sertifikasi. Saat ini, baru 46 persen guru yang disertifikasi.(git)

Sumber : Suara Surabaya.Net

Guru GTT Vs Guru Sertifikasi

2012-01-01T17:22:00.000-08:00

Berbicara GTT maupun guru yang lolos sertifikasi, setelah kami analisis, dalam sebuah realita praktis di lapangan banyak terjadi sebuah penyimpangan, baik dalam beban kerjanya, insentif, dan lainnya. Sadarkah wahai semua guru? Ketika kami berdiskusi dengan teman-teman, banyak yang mengartikan bahwa secara beban kerja, guru GTT sebagai ’’sapi perah’’ dengan dalih mengabdi.

Hal itu sering ’’menjadi senjata’’ bagi para guru-guru bersertifikat untuk mau melakukan segala urusan administratif kependidikan. Ada juga alasan guru bersertifikat sudah ’’sepuh’’, sehingga guru GTT yang menjadi tumpuan dalam menjalankan roda pendidikan. Selain menjadi guru yang bepredikat ’’sapi perah’’ maupun ’’ujung tombok dan ujung tombak’’, dilihat dari sisi insentifnya, guru GTT juga menyandang gelar ’’Guru Tingak Tinguk (GTT)’’. Sungguh malang dan kasihan, di kala wajah berseri dan senyum menyungging di bibir guru bersertifikat, guru GTT hanya ’’tingak-tinguk’’ berbekal kata ’’sabar’’ ketika menerima gaji sudah tiba. Apakah ini bagian dari formulasi kebijakan?

Saya kira tidak, dalam formulasi kebijakan tidak ada yang namanya guru GTT. Tapi keberadaan GTT juga tidak dipermasalahkan, namun hanya kesadaran realita yang perlu idealis. Seharusnya kinerja guru bersertifikat sebanding dengan insentif yang diterima. Di lain sisi, budaya yang berkembang dalam ranah masyarakat bahwa guru GTT menjadi bagian langkah awal untuk menuju guru PNS. Sekali lagi saya belum mengetahui formulasi kebijakan yuridis bahwa bagi guru yang akan menjadi PNS harus mengabdi dulu untuk mendapat gelar sapi perah dan guru tingak-tinguk. Namun dimana keadilan jika hal ini menjadi budaya?

Seharusnya jika berdalih untuk membantu, hanya untuk latihan dan mencari pengalaman, seharusnya guru yang bersertifikat harus sadar diri dan ada kesadaran memberi dengan ikhlas sekian persen atas kinerja bagi guru GTT. Selain itu, apresiasi tidak hanya dalam wujud ranah berbicara ’’kehidupan’’. Namun dalam ranah akademika, guru yang telah lolos sertifikasi, seharusnya memberi kebebasan bagi guru GTT untuk berkreativitas dalam penerapan metoda, konsep dalam proses pembelajaran sesuai dengan SK/KD, sehingga pembelajaran tidak monoton. Dengan begitu diharapkan guru GTT dan bersertifikat mampu berkolaborasi untuk mewujudkan idealitas pendidikan dengan kesadaran diri dan kebebasan dalam proses (acuanya tetap SK/KD).

Hendri Unduh N
Mahasiswa Stainu Kebumen
Jl Cemara Karangsari, RT 02/02
Kec Kebumen, Kebumen
087 837 850 461

Sumber : Suara Merdeka

Pelayanan Guru Dipertanyakan

2011-12-30T20:14:00.000-08:00

BANDUNG, (PRLM).- Guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu sorotan permasalahan pendidikan 2011 dan juga di tahun yang akan datang. Mulai dari kinerja guru, sertifikasi, beban mengajar 24 jam, hingga korelasi peningkatan kinerja guru dengan sertifikasi dan besarnya anggaran pemerintah untuk program sertifikasi ini.
Hal tersebut mengemuka dalam acara "Kilas Balik 2011 Menyongsong 2012 Bidang Pendidikan Kota Bandung" yang digelar Dinas Pendidikan Kota Bandung di Aula SMKN 15 Bandung, Jln. Gatot Subroto Bandung, Jumat (30/12). Selain dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji, hadir juga para penggiat pendidikan, pengamat pendidikan, komunitas peduli pendidikan, dan sejumlah kepala sekolah di Kota Bandung.
Asep Suryanto, salah satu guru SMAN 2 Bandung menuturkan, guru saat ini seakan dininabobokan oleh anggaran pemerintah yang cukup besar. Sementara banyak pihak mempertanyakan pelayanan guru kepada peserta didik yang dianggap belum optimal. "Ke depannya mau bagaimana, sebab dana ini harus dipertanggungjawabkan. Saya sepakat harus ada reward and punishment. Jangan hanya melihat guru dari masa kerja," ujarnya.
Menurut Asep, ke depan harus ada tim independen yang menilai kinerja guru secara khusus. Tim ini harus benar-benar independen agar memberikan penilaian secara objektif. "Yang dikhawatirkan dana besar ini tidak ada hasilnya terhadap mutu pendidikan," ujarnya.
Pakar pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Prof. DJam'an Satori menuturkan isu pendidikan di Kota Bandung bukan lagi pada kuantitas seperti anggaran atau kesejahteraan guru, tetapi lebih kepada mutu terutama mutu pengajar dan manajer di sekolah dalam hal ini kepala sekolah. Sebab diyakini jika manajernya bagus maka sekolahnya juga pasti baik.
"Profesionalisme pendidik yang ditekankan kalau ingin pendidikannya maju. Kemudian setelah itu kepala sekolahnya. Kalau dilihat pemetaan guru di Kota Bandung, ada korelasi jika sekolah yang siswanya berasal dari kalangan menengah ke atas pasti maju. Apalagi jika kepala sekolahnya juga bagus. Targetnya adalah bagaimana agar sekolah yang muridnya dari kalangan menengah ke bawah juga harus bagus. Disitu diarahkannya," ungkapnya.
Djam'an juga mendukung adanya tim semacam asesor untuk menilai kinerja guru. Apalagi jika melihat sejumlah negara, penilaian kinerja guru ini sudah berjalan sejak lama dan tersistem dengan baik. "Di Inggris atau Australia misalnya ada tingkatan untuk penilaian kinerja ini, ada teaching audit. Yang menarik dari tingkat satu ke dua misalnya ada dua kali audit. Kalau tidak lulus, guru tersebut akan dapat surat yang isinya agar guru yang bersangkutan meninggalkan profesi guru karena dianggap tidak masuk kualifikasi," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji menuturkan, sejak lama perhatian terhadap kinerja guru, pengawas, atau kepala sekolah sudah dilakukan. Termasuk melalui berbagai pelatihan.
"Tatap muka 24 jam itu wajib. Kepala sekolah wajib mengajar enam jam dan wakil kepala sekolah wajib mengajar 12 jam. Aturannya sudah tegas. Apalagi bagi yang sudah sertifikasi. Kami juga akan bentuk tim untuk menilai kinerja guru ini, sebab ketika guru sudah 24 jam mengajar dan sudah sertifikasi, pandangan masyarakat juga akan kelihatan," ucapnya.
Ke depan, Oji menambahkan, disdik ingin terus meningkatkan pelayanan terkait datamase dan media informasi agar semakin terbuka bagi masyarakat. Transparansi ini harus disiapkan di 2012 mendatang. "Database memang masih tersendat, dan ini menjadi catatan untuk dinas pendidikan," katanya. (A-157/A-147)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Tak Lulus Sertifikasi, Ratusan Guru Demo Panitia Sertifikasi

2011-12-30T20:13:00.000-08:00

MALANG, KOMPAS.com- Sekitar 300 guru, sebagian besar dari mereka guru senior, peserta sertifikasi guru pada rayon 115 yang lokasi sertifikasinya di kampus Universitas Negeri Malang (UM) mendatangi kampus itu, hari Kamis kemarin (29/12/2011). Mereka berdemonstrasi untuk memprotes hasil ujian sertifikasi oleh Panitia Sertifikasi Guru (PSG) yang tidak meluluskan para guru tersebut. PSG rayon 115 meliputi para guru dari 11 kota dan kabupaten se-Jawa Timur.
Para guru berdatangan dari berbagai daerah area rayon 115. Nama mereka tercantum di situs web panitia sebagai peserta yang tidak lulus. Mereka mula-mula berkumpul di depan gerbang kampus UM, lalu berjalan kaki masuk ke dalam kampus menuju gedung kantor PSG UM. Mereka mempertanyakan sejum lah keanehan, yang dinilai menjadi penyebab ketidaklulusan.
Suraji (50-an), guru asal Ngawi menjelaskan, dirinya mengalami sendiri keanehan atas hasil sertifikasi. " Saya tidak lulus ujian sertifikasi 2011. Artinya, saya baru boleh ikut ujian sertifikasi lagi 2013, dan tidak boleh ikut ujian sertifikasi 2012. Namun, sebelum pengumuman hasil ujiansertifikasi 2011 muncul, sudah muncul daftar peserta ujian sertifikasi 2012. Anehnya, nama saya ada disitu. Lebih aneh lagi, saya kemudian tidak lulus ujian sertifikasi setelah pengumumannya muncul. Jadi kami lalu bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya prosedur munculnya nama-nama, karena seolah-olah ada rekayasa yang mengatur jatah lulus dan tidak lulus," katanya.
Sejumlah keanehan lain diungkapkan para guru, yang menyebutkan ada guru yang meninggal setelah ujian sertifikasi sebelumnya tidak lulus. Pada peserta yang tidak lulus, ada peluang mengikuti ujian susulan atau remidy (perbaikan). Setelah ujian susulan selesai dan hasilnya diumumkan, nama orang yang sudah meninggal ini muncul dalam daftar ujian susulan, dan ada nilai hasil ujiannya. Ini terjadi pada nama seorang guru asal Kabupaten Madiun (Jawa Timur)
"Aneka cerita aneh ini mewarnai proses sertifikasi tersebut, yang memancing protes para guru. Ada peserta yang absen bisa lulus, ada peserta yang dalam keadaan sakit bahkan cuci darah bisa lulus, yang membuat kecewa pada peserta yang sehat dan mengikuti sertifikasi secara penuh," tutur Evy, guru SMA Negeri 5 Malang.
Ada juga kisah tentang diselenggarakannya sebuah seminar di Madiun, yang memberi janji kelulusan pada peserta seminar. Ini menjadikan peserta seminarnya menjadi banyak. Namun kemudian hasilnya ada peserta yang lulus sertifikasi, dan ada pula peserta seminar yang tidak lulus sertifikasi. Masalahnya pula, problem sejenis ini tidak terjadi pada PSG rayon lain, misalnya yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), ungkap Ny Evy. Di antara para guru menyebutkan, banyak dari guru yang tidak lulus sertifikasi itu bergelar master dan doktor, sehingga menimbulkan tanda tanya.
Wakil guru kemudian diterima oleh Rektor UM Prof Dr Suparno, yang tidak muncul di lokasi demonstrasi. Perundingan hingga Kamis sore menghasilkan janji dari pihak UM sebagai instansi PSG Rayon 115 untuk mengkaji hasil kelulusan ujian sertifikasi dengan memeriksa hasil pekerjaan dari ujian sertifikasi kembali. Para guru demonstran ini kemudian membubarkan diri.

Sumber : Kompas.Com

PPG Efektif untuk Program Sertifikasi

2011-12-30T20:12:00.000-08:00

SOLO- Proses Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) belum cukup efektif, walau sudah baik untuk menilai dan meningkatkan kinerja guru.

’’Kami sudah mengusulkan adanya Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ini jauh lebih intensif dibandingkan dengan sekadar mengikuti PLPG yang hanya 90 jam. PPG bisa dilaksanakan sekitar enam bulan untuk guru SD dan PAUD, serta 12 bulan untuk guru SMP dan SMA,’’ kata Sekretaris Ketua Program Sertifikasi Guru Rayon 113 UNS Prof Sajidan, belum lama ini.

Menurutnya, program tersebut bisa diisi workshop pengembangan profesi, Subject Specific Paedagogi (SSP), yakni meningkatkan profesionalitas sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guru. Setiap guru harus pandai mengemas dan mengembangkan materi pembelajaran dalam perangkat pembelajaran, sehingga proses belajar-mengajar (PBM) semakin menarik.

’’Kelemahan guru selama ini secara umum adalah tidak memadai dalam perencanaan PBM, melaksanakan sekaligus mengevaluasi dan melakukan monitoring. Mereka asal mengajar saja, sehingga siswa menjadi bosan,’’ kata dia.

Memang ada guru yang pandai dan baik serta sudah menguasai PBM, tetapi berjumlah sangat sedikit. Secara umum kemampuan mereka masih sama dalam melaksanakan PBM.

Padahal, tolok ukur keberhasilan mengajar adalah ketika yang diajarkan menjadi menarik siswa, menyenangkan, sehingga dengan sendirinya siswa senang dan menguasai materi yang diajarkan. Karena panjangnya PPG, maka yang paling mungkin dilaksanakan adalah pada guru prajabatan. Sebab ketika diikuti guru dalam jabatan, akan meninggalkan sekolah dalam waktu lama. Itu artinya sekolah bisa kekurangan guru.

’’Jadi, ketika guru belum diangkat menjadi PNS atau guru dalam jabatan, sebelumnya diwajibkan mengikuti PPG. Dengan demikian ketika praktik menjadi guru, mereka sudah menguasai PBM dengan baik,’’ ungkapnya.

Tidak Mendukung

Model itu sudah dipraktikkan zaman dulu, tapi dihapus seiring dengan otonomi daerah yang akhirnya menjadikan pola perekrutan dan penempatan guru tidak lagi mendukung profesionalisme. Untuk guru yang sudah senior, Dinas Pendidikan di daerah bisa mengimbau atau mewajibkan mereka melakukan lesson study, yakni belajar kepada guru lain yang dinilai memiliki keterampilan PBM yang baik.

Apakah sertifikasi perlu pembatasan? Kalau surat izin mengemudi saja berlaku lima tahun, mestinya sertifikasi guru juga harus ada evaluasi. Kalau tidak lima tahun, paling tidak 10 tahun sekali. Intinya, sertifikasi guru bukan permanen.

’’Kalau kinerja kurang bagus, sertifikasi harus bisa dicabut. Karena itu, perlu ada pengawasan dan pembinaan guru yang sudah bersertifikat, sehingga kinerja akan terpantau terus-menerus, tidak menurun justru setelah mendapat sertifikasi,’’ kata Ketua Program Sertifikasi Guru Rayon 113 UNS Prof Dr M Furqon Hidayatullah MPd.

Dia menjelaskan, selama ini pengawasan belum dilakukan. Ini yang menjadikan banyak sorotan bahwa program sertifikasi gagal. Karena itu, Dinas Pendidikan di daerah harus melakukan upaya tersebut untuk menjaga kualitas kinerja guru bersertifikat.

“Harus ada penilaian kinerja guru berkelanjutan. Dengan cara ini secara terus-menerus profesionalisme guru akan diawasi, agar tidak menurun. Intinya, tolok ukur pada profesionalisme, kemampuan mengajar (paedagogi), sosial, dan kepribadian. Unsur itu sudah cukup,’’ tuturnya. (an-37)

Sumber : Suara Merdeka

Monitoring guru sertifikasi tak berjalan

2011-12-30T20:11:00.000-08:00

MEDAN - Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Eduard Sinaga menyayangkan belum maksimalnya monitoring terhadap guru-guru yang telah lulus sertifikasi di daerah ini.

"Selama ini evaluasi dijalankan hanya pada satu sekolah di setiapkabupaten dan kota. Monitoring akan berjalan maksimal jika jumlahcontoh yang diambil minimal 20 persen dari 34 ribu guru yang ada di Sumut.

Hanya saja, hal itu belum bisa dilakukan karena minimnya anggaran," ujar Eduard malam ini.

Akibatnya, kata Eduard, sedikit contoh sekolah yang dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Selain itu, pelaksanaan monitoring terhadap guru lulussertifikasi akan berjalan maksimal, jika dilakukan secara objektifdengan membentuk tim yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan dibidang pendidikan.

Dia mencontohkan, seperti melibatkan melibatkan tenaga-tenaga dari unsur perguruan tinggi, masyarakat, komite sekolah, dinas pendidikankabupaten dan kota, organisasi profesi guru dan Dinas Pendidikan Sumutsebagai penggagas.

Jadi, sambungnya, untuk menciptakan hal tersebut perlu pengalokasiandana yang selama ini dianggap masih terlalu minim. Kalau anggarannya cukup, tentu semuanya dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

"Monitoring dilakukan dengan harapan dan akan lebih mengoptimalkankinerja guru yang selama ini dinilai masih tidak sesuai dengan persyaratan guru bersertifikasi.

Salah satunya tanggungjawab guru besertifikasi adalah mengajar sampai 24 jam selama seminggu," ujar Eduard.

Selain itu, menurut Eduard, guru harus bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tunjangan sertifikasi yang telah diterimanya.

Kebanyakan, kata Eduard, guru yang mendapat tunjangan profesimenganggap tunjangan teresbut untuk kesejahteraannya.

"Seharusnya, semua itu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru agarlebih profesional,” ucap Eduard sembari mengatakan, dengan penemuan tim monitoring dalam evaluasi akan memberikan sebuah bentuk pengawasan terhadap tunjangan profesi yang diterima mereka.

Dengan adanya tim monitoring, lanjut Eduard, ke depan para guru yangtelah menerima tunjangan profesi dapat lebih bertanggungjawab sesuai dengan profesi kerjanya.

Selanjutnya akan usulkan pemberhentian tunjangan profesi guru yang telah meninggal dunia, menghentikan pengajaran lebih dari enam bulan dan tidak mengajar sesuai waktu 24 jam dalam seminggu.

Sumber : Waspada Online

Banyak Sekolah di Pinggiran Dumai Kurang Guru

2011-12-30T20:10:00.000-08:00

Distribusi guru di Kota Dumai tidak merata. Menumpuk di perkotaan. Sementara sekolah-sekolah pinggiran kekurangan tenaga pendidik.

Riauterkini-DUMAI- Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Dumai,Dinas Pendidikan Kota Dumai bakal melakukan pemerataan tenaga guru untukkawasan pinggiran wailayah Dumai. Hal yang dilakukan Disdik Dumai initerkait sekolah di kecamatan pinggiran mengalami kekurangan tenaga pengajarmerata di semua tingkatan.

"Kami dalam waktu dekat ini akan berencana memutasi guru yang berada dikawasan perkotaan untuk ke kecamatan. Sebab hal itu terkait kekurangankebutuhan guru-guru di sekolah daerah pinggiran. Ini juga merupakanprioritaskan kita pemenuhan dalam program kerja tahun depan," kata Sya'ari,Kadis Pendidikan Dumai kepada riauterkini.com, Jumat (30/12/11) di ruangkerjanya.

Menurutnya, keberadaan tenaga guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat inibanyak menumpuk di sekolah-sekolah yang berada di pusat kota. Sehinggadengan penumpukan tersebut membuat ketersediaan tenaga pengajar jadiberkurang di daerah pinggiran. Ia mengatakan, jumlah keseluruhan guru PNSyang mengajar di seluruh sekolah, mulai SD, SMP dan SMA se-kota Dumaisebanyak 2.500 orang. Disamping itu terdapat juga guru non PNS dan honoreryang tidak bisa dirincinya berjumlah berapa.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar tersebut, ia memastikan akanmengambil kebijakan mutasi sejumlah guru dan kepala sekolah yang ada disekolah perkotaan. "Kita rencanakan mutasi ini akan dilakukan secepatnyauntuk mempercepat proses pembelajaran di sekolah kecamatan pinggiran,seperti, Sei Sembilan, Bukit Kapur dan Medang Kampai," terangnya.

Pemilihan tenaga guru di kota yang akan dimutasi tersebut, lanjutnyaberdasarkan beberapa pertimbangan yang logis dan tidak menimbulkanpersoalan yang dapat menghambat proses belajar mengajar di sekolah.Diantaranya, jarak yang tidak berjauhan dengan lokasi sekolah agar tidakmembuat kewalahan guru bersangkutan. Selain itu, berdasarkan lamanya masajabatan seorang abdi pendidik masyarakat itu mengajar di suatusekolah.

"Mencukupi kebutuhan guru ini perlu juga menyesuaikan kurikulumpembelajaran dan mata pelajaran yang tersedia di sekolah tersebut.Keuntungan yang didapat mengajar di sekolah pinggiran akan memperolehtunjangan transportasi tambahan berbeda dengan guru di kota," ungkapnyamengakhiri.***(had)

Sumber : Riau Terkini

Gaji Guru tak Bakal Dipangkas

2011-12-30T20:09:00.000-08:00

JAKARTA--Ini kabar baik bagi para guru. Pemerintah menjanjikan tidak akan pernah mengurangi gaji guru meskipun sejumlah pihak menilai gaji guru menyedot banyak anggaran di APBN setiap tahunnya. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, gaji yang layak sudah merupakan kewajiban negara yang harus diberikan kepada para guru.

"Gaji guru itu jangan dikurangi, karena akan merusak hak guru. Pemerintah tidak apa-apa harus membayar dengan jumlah yang besar, asal diimbangi dengan kinerja yang bagus dari para guru," ungkap Nuh kepada JPNN di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (29/12).

Nuh menjelaskan, pemerintah punya cara tersendiri untuk dapat mengoptimalkan gaji guru yang telah disalurkan. Yakni dengan cara membenahi jumlah rasio guru. Disebutkan, saat ini rasio guru dan murid di Indonesia adalah 1 : 14. Sedangkan yang ditargetkan adalah 1 : 24.

"Bagaimana caranya? Caranya, para guru harus bisa multi grade teaching. Jadi, satu guru jangan hanya mampu mengajar satu mata pelajaran, tetapi minimal bisa mengajar 2 mata pelajaran. Toh waktu di S1-nya kan tidak diajarkan satu pelajaran saja toh? Kan ada matematikanya dan lainnya," jelas Nuh

Nuh mengatakan, jika cara optimasi guru itu bisa dilakukan, maka jumlah guru di Indonesia bisa direduksi hingga 50 persen. Maka populasi guru pun juga bisa ditahan. "Begitu bisa ditahan, maka gaji guru di dalam APBN tidak terus membengkak. Sehingga, kenaikan anggaran di APBN 20 persen tidak harus disedot ke gaji guru terus," tandasnya.

Seperti diketahui, APBN 2012 sebesar sekitar Rp 1.436 triuliun, sedangkan anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan sekitar Rp 289 triliun. Dari anggaran tersebut dirincikan, anggaran pendidikan di pemerintah pusat sekitar Rp 102 triliun, anggaran di pemerintah daerah sebesar Rp 186 triliun, dan dana abadi sebesar Rp 1 triliun.

Dari anggaran di pemerintah daerah yang mencapai angka Rp 186 triliun tersebut, pemerintah mengalokasikan untuk gaji guru mencapai Rp 130 triliun, anggaran untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan sebesar Rp 10 triliun , anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 23 triliun dan sisanya untuk kebutuhan lainnya. (cha/jpnn)

Sumber : JPNN

Guru Harus Bisa Menulis

2011-12-21T19:28:00.000-08:00

JAKARTA - Selain harus profesional dalam proses belajar-mengajar, guru juga dituntut bisa mengembangkan kemampuan menulis, sehingga dapat menghasilkan karya atau tulisan ilmiah. ”Guru perlu didorong agar mau menulis dan mengembangkan profesionalisme. Kami harap 3,5 juta guru baik di jajaran Kemdikbud maupun di Kemenag betul-betul memiliki kompetensi dan rajin menulis, sehingga bisa menciptakan karya ilmiah,” kata Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Guru Penulis Indonesia (Agupena) Fasli Jalal, di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemarin. Kemampuan guru untuk menulis memang perlu ditingkatkan. Pasalnya, bagi guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpangkat IV/a, menulis karya ilmiah penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan syarat untuk kenaikan pangkat.

Namun, sayang tidak semua guru dalam tingkatan pangkat itu mampu menyusun karya ilmiah. Padahal, hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit. ”Itu diperlukan untuk naik pangkat. Kenyataannya, sekarang banyak guru yang stop di golongan III/d dan IV/a. Jumlahnya ratusan orang. Mereka tidak berani, tidak mampu, dan tidak mau menulis karya ilmiah,” tutur mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional itu.

Guru Muda Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad mengatakan, pihaknya akan terus mendorong pelatihan menulis untuk guruguru, khususnya guru muda. ”Daripada kita latih guru yang menjelang IV/b, akan lebih baik dan produktif jika kita melatihnya sejak awal, karena guru yang sudah IV/a mau ke IV/b itu umumnya sudah sepuh. Jadi, semangat untuk belajar susah. Mulai tahun 2012 kami akan dorong pelatihan untuk para guru muda,” ujarnya. Menurutnya, pelatihan menulis itu penting dilakukan, karena tidak semua guru memiliki bakat menulis. ”Ada yang dibentuk karena melalui pelatihan,” imbuh Hamid. Dia menjelaskan, pelatihan untuk guru akan dilakukan dengan sistem kuota per daerah agar terjadi pemerataan. ”Jadi, biar distribusinya merata dan tidak hanya terpusat di daerah-daerah tertentu. Tapi, tetap yang memiliki inisiatif dari bawah akan kita tampung.

Dari daerah yang potensinya kurang akan kita dorong terus,” terangnya. Selain untuk kepentingan kenaikan pangkat, kemampuan menulis juga dapat menjadi profesi tambahan mereka, seperti menjadi penulis buku. ”Jika guru memiliki kesenangan menulis, dia tidak akan tergantung pada profesinya sebagai guru, melainkan bisa berprofesi sebagai penulis,” ujar Hamid.

Sementara itu, Ketua Umum PGRI Sulistiyo mengakui masih banyak guru yang belum mampu membuat karya ilmiah. Meski demikian, dia berdalih hal itu terjadi, karena pemerintah belum menyiapkan pelatihan menulis yang baik. Biaya untuk membuat karya tulis juga tidak murah, bahkan kerap tidak sebanding dengan penghasilan para guru di tingkat itu. Selain itu, untuk membuat karya tulis juga membutuhkan waktu lama. ”Penulisan memerlukan waktu lama, kira-kita sebulan lebih dan itu terbentur dengan jam mengajar,” kata anggota DPD dari Provinsi Jawa Tengah ini. (/)

Sumber : Suara Merdeka

Gagal Sertifikasi, Guru Jawa Timur ke Jakarta

2011-12-21T19:27:00.000-08:00

TEMPO.CO, Madiun- Sekitar 40 guru dari sepuluh kabupatendan kota di Jawa Timur, Rabu sore, 21 Desember 2011, berangkat ke Jakarta untuk mengadu ke Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Mereka mempertanyakan standar kelulusan dalam proses sertifikasi yang dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) di Rayon 115 Universitas Malang.

Mereka berasal dari Kota dan Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Pasuruan, Trenggalek, Blitar, dan Kota Batu. “Kami berharap agar dilakukan pembenahan dalam standar penilaian sertifikasi. Karena ada proses yang tidak fair,” kata Kepala Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum PGRI Kabupaten Madiun, Harsono, Rabu, 21 Desember 2011.

Mereka dinyatakan tidak lulus meski sudah diberi kesempatan ujian ulang. Keberangkatan ke Jakarta difasilitasi pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur. Lima orang pengurus PGRI mendampingi mereka.

Nenurut Harsono, ada penilaian yang tidak fair dalam pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang dilakukan tim assesor di Rayon 115 Universitas Malang. “Misalnya, ada peserta yang sakit dan tidak seluruhnya ikut proses PLPG ternyata lulus,” ungkapnya.

Ada pula peserta yang akan menempuh studi ke Australia dan ujian sertifikasinya diajukan. “Ini kan tidak adil. Kalau ujian, ya, harus bareng,” papar Harsono.

Para guru yang tidak lolos sertifikasi ini juga menganggap proses PLPG di Rayon 115 Universitas Malang lebih berat dibanding rayon lainnya. Dari 152 guru asal Kabupaten Madiun yang ikut ujian ulang, 64 di antaranya tidak lulus. Sedangkan dari Magetan yang tidak lulus 86 orang, Ngawi 98 orang, Kota Madiun 63 orang.

Para guru ini sudah pernah menemui tim assesor di rayon setempat dan berkirim surat Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayan di Jakarta. Bahkan mengadukannya ke Komisi Bidang Pendidikan DPR-RI. Namun, karena merasa belum puas, mereka mengadu ke KSG.

KSG merupakan konsorsium yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/P/2007. Komposisinya terdiri dari pejabat di Kementerian Pendidikan dan beberapa perwakilan rektor dan dekan dari berbagai universitas.

Hal yang sama dikatakan Kepala PGRI Kabupaten Magetan, Toyib. “Ada sekitar 11 ribu guru yang mengikuti PLPG di Rayon 115 dan ribuan di antaranya tidak lulus,” ucapnya. Rata-rata yang tidak lulus itu adalah guru bahasa Inggris dan guru SD yang usianya di atas 50 tahun.

Sumber : Tempo.Co

Guru Non PNS Pertanyakan Dana Tunjangan Fungsional

2011-12-21T19:25:00.001-08:00

PEKANBARU-Kalangan guru swasta atau non PNS, kembali mempertanyakan belum turunnya dana tunjangan fungsional bagi mereka yang sudah dianggarkan dari APBN. Sementara, kini nama kembali sudah di SK Kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk tahun 2012.

Hal ini disampaikan PLT Sekretaris Persatuan Guru Swasta Riau (PGSR), Sebastian Koti Spd DP MBA kepada Riau Pos (Group JPNN) Selasa (201/2) di Pekanbaru. “Setiap hari saya mendapatkan telpon dan pengaduan dari rekan-rekan guru swasta yang mengeluhkan dana tunjangan fungsional mereka belum keluar hingga sekarang. Sementara, tahun 2012 sudah di SK kan kembali, “ ujarnya.

Sebastian menjelaskan, hampir sebagian besar guru non PNS ini belum menerima dana tunjangan fungsional tahun 2009, 2010 dan 2011. Untuk tahun 2009, anggaran tunjangan fungsional sebesar Rp200.000,- per bulan per orang, 2010 meningkat menjadi Rp220.000,- per bulan per orang dan 2011 menjadi Rp300.000,- per orang per bulan.

Persoalan ini telah berulang kali dikeluhkan kalangan guru. Namun hingga kini juga belum selesai. Bahkan mereka sudah mengadukannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebelum berganti nama. Dulu, lanjut Sebastian, tak kunjung cairnya dana tunjangan fungsional guru swasta tersebut karena terjadi kesalahan nama dan rekening. Namun itu setelah diperbaiki dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota yang diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau, juga belum cair.

Bahkan menurut Dinas Pendidikan Kebudayaan Riau, mereka sudah mengajukan pengusulan pencairannya ke Kas Negara. “Tapi juga belum cair sampai sekarang,” bebernya. Kondisi ini membuat kalangan guru non PNS ini terus merasa terpinggirkan, karena apa yang menjadi hak mereka tidak mereka dapatkan dengan layak.

Menyikapi itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau, Heri Indra Putra SE yang dikonfirmasi Riau Pos menyebutkan, kalau dana tunjangan fungsional tersebut seluruhnya sepengetahuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau sudah disalurkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing Kabupaten/kota.

Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah melakukan penundaan apalagi pemotongan dana. Karena begitu diusulkan pencairannya ke pusat, dana tersebut langsung ditransfer ke rekening guru yang bersangkutan. “Dan kami tidak pernah melihat dananya, itu ditransfer pusat ke rekening masing-masing guru yang menerima. Apalagi melakukan pemotongan,” ujarnya.

Namun Heri tak menapik kalau pencairannya bisa tercecer. Karena itu, Ia menyarankan agar bagi guru yang belum menerima tunjangan fungsional kiranya bisa menyampaikan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan masing-masing Kabupaten/kota untuk di usulkan ke Pusat kembali. “Bisa saja tercecer karena ada kesalahan nama, nomor rekening atau teknis lainnya. Karena itu harus disampaikan kembali ke pusat”, tambahnya.

Kondisi ini wajar. Sebab, jumlah guru yang begitu banyak termasuk di Provinsi Riau yang jumlahnya untuk guru fungsional mencapai ribuan orang. (dac)

Sumber : JPNN

Disdik Akan Maksimalkan Beban Mengajar Guru PNS

2011-12-18T20:05:00.001-08:00

MUKO MUKO, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Muko Muko, Provinsi Bengkulu, pada 2012 akan memaksimalkan beban mengajar guru pegawai negeri sipil minimal 24 jam dalam satu pekan, agar kekurangan tenaga pendidik di daerah itu bisa teratasi.
"Kami upayakan agar guru pegawai negeri sipil (PNS) lebih diberdayakan, dan beban mengajar mereka ditambah menjadi 24 jam dalam satu minggu," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muko Muko Hartoso melalui Sekretarisnya Nur Hasni di Muko Muko, Minggu (18/12/2011).
Ia menyebutkan, beban mengajar bagi guru sebanyak 24 jam dalam satu pekan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 16/2009 tentang penilaian kinerja guru.
Dia menambahkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional nomor 39/2009 tentang Beban kerja guru.
Menurut dia, atas pertimbangan aturan dari pemerintah pusat itu, maka penambahan jam mengajar guru PNS perlu dilakukan segera, agar semua kekurangan tenaga bisa diatasi.
"Jumlah guru PNS di daerah ini sudah mencukupi. Yang perlu dilakukan saat ini dengan menambah beban mengejar mereka agar kekurangan tenaga pendidik secara bertahap bisa teratasi," ujarnya.
Ia menjelaskan, penambahan beban jam mengajar bagi guru PNS itu merupakan langkah dan upaya agar efisiensi tenaga pendidik serta efisiensi anggaran.
Karena dengan beban yang diberikan, guru lebih maksimal lagi memberikan pelajaran kepada siswa, sehingga daerah itu tidak perlu lagi menambah guru mata pelajaran yang sudah ada.
Kecuali penambahan tenaga guru yang belum ada mata pelajarannya, sehingga penambahan masih dilakukan sampai semua bisa terpenuhi.
Jika tenaga guru PNS diberikan beban selama 24 jam dalam satu pekan, tenaga honor daerah setempat diberikan beban mengajar selama 18 jam dalam satu minggu.

Sumber : Kompas.Com

SKB Bakal Mandul Urus Distribusi Guru

2011-12-16T21:14:00.001-08:00

JAKARTA -- Rencana distribusi guru yang akan diambil alih pemerintah pusat alias resentralisasi, tidak menjamin para guru akan terlepas dari pengaruh politik. Menurut Anggota Komisi X DPR RI, Rohmani, hal ini disebabkan karena payung hukum dari pelaksanaan sentralisasi distribusi guru itu tidak kuat.

Pasalnya, payung hukum resentralisasi distribusi hanya sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB), yakni Mendikbud, Mendagri, dan Menpan-RB. Sementara, desentralisasi urusan guru diatur di UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Posisi UU lebih tinggi dari SKB.

“Model desentralisasi ini diganti kan karena adanya keluhan bahwa guru terkooptasi oleh politik lokal. Tapi sentralisasi juga tidak menjamin. Sebaiknya memang harus ada kajian dalam UU 32 Tahun 2004. SKB dikhawatirkan akan kalah dengan UU tersebut,” ungkap Rohmani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/12).

Menurutnya, apapun modelnya distribusi guru ini harus memenuhi tiga hal. Antara lain, penyebaran guru harus sesuai dengan kebutuhan, ada jaminan kualitas guru yang sama dimanapun, serta ada jaminan kesejahteran. “Ketiga hal ini yang sampai saat ini tidak pernah dipenuhi,” terangnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pemerintah juga dinilai tidak kuat untuk menetapkan sanksi pemecatan terhadap guru yang tidak mau ditempatkan di daerah.

“Kalau hanya mengandalkan SKB tidak kuat. Makanya sejak awal saya selalu berpikir mungkin sebaiknya dari sekarang guru-guru yang diangkat sudah sentralisasi. Kalau generasi lama biarkan saja tetap desentralisasi. Karena memindahkan guru itu sama saja memindahkan keluarga,” papar Rohmani.

Dia menyarankan, di tahun 2012 mendatang jika ada penerimaan guru untuk mengganti guru yang pensiun, maka para guru harus membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja. “Ini saya kira akan mampu menjawab dua persoalan. Yakni masalah distribusi dan pengangkatan guru honorer yang saat ini juga tengah menjadi persoalan,” tukasnya. (cha/jpnn)

Sumber : JPNN

3 Solusi Sentralisasi Guru

2011-12-16T19:07:00.000-08:00

JAKARTA - Pemerintah berencana mengembalikan sistem distribusi guru secara sentralisasi. Namun, wacana ini dinilai tidak bijak.

Menurut anggota Komisi X dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rohmani, resentralisasi distribusi guru bukanlah persoalan sederhana karena tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga keluarga guru yang bersangkutan.

"Jika pemerintah menetapkan guru A harus pindah ke daerah lain, maka seharusnya keluarga guru tersebut diperhatikan juga. Sebab memindahkan guru yang sudah berkeluarga, berarti memindahkan satu keluarga utuh. Dan ini tidak mudah," kata Rohmani di ruang sidang pleno FPKS di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Sentralisasi distribusi guru sebenarnya diterapkan ketika masa orde baru. Kemudian, pada masa reformasi, sistem desentralisasi pun diterapkan.

Rohmani menilai, resentralisasi distribusi guru juga tidak mudah karena terkait dengan penerapan Undang-undang Otonomi Daerah. Pendistribusian guru saat ini sendiri diatur melalui surat keputusan bersama (SKB) lima menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Keuangan, dan Menteri Agama.

"Menurut saya, apa pun skema distribusi guru yang akan diterapkan, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, sebaran guru harus sesuai kebutuhan tiap daerah. Kedua, ada jaminan kualitas guru sama di tiap wilayah. Dan ketiga, ada jaminan kesejahteraan bagi para guru, terutama bagi mereka yang mengabdi di tempat terpencil," ujar Rohmani memaparkan.

Dia juga menilai, ada baiknya skema distribusi terbaru nantinya diterapkan kepada para guru muda yang akan diangkat. Sebaliknya, skema ini tidak berlaku bagi para guru yang kini sudah mengajar.

"Jadi, ada perjanjian hukum sejak awal, bahwa mereka yang diangkat menjadi guru bersedia ditempatkan di daerah mana pun di Indonesia," ujarnya mengimbuhkan.

Skema ini, kata Rohmani, juga berlaku bagi guru honorer. Dia mencontohkan, para guru honorer yang bersedia menandatangani dan menjalankan perjanjian untuk ditempatkan di mana pun, akan diberi insentif berupa pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Ini baru sebatas pemikiran. Tapi jika diterapkan, maka akan mampu mengatasi dua masalah sekaligus, yakni sebaran guru, dan masalah pengangkatan guru honorer," pungkasnya. (rfa)

Sumber : Okezone.Com

Benang Kusut yang Belum Terurai

2011-12-13T19:01:00.001-08:00

KOMPAS.com - Reformasi guru yang menyasar 2,9 juta guru TK hingga SMA/SMK sederajat bergulir sejak tahun 2006 dan akan berlangsung hingga tahun 2015. Pemerintah menginginkan guru yang profesional.
Guru menjadi perhatian utama karena di situlah kunci jika ingin kualitas pendidikan secara nasional meningkat. Perbaikan pun dijalankan dengan mengharuskan guru memiliki sertifikat sebagai guru profesional. Guru yang ada saat ini sebagian besar menjalani uji sertifikasi.
Guru yang lolos sertifikasi semestinya memenuhi syarat sebagai guru yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selain berpendidikan minimal D-4/S-1 dan bersertifikat guru profesional, guru harus memiliki kompetensi profesional (keilmuan), kepribadian, pedagogik (pendidik), dan sosial.
Namun, di tingkat pendidikan saja masih banyak guru yang terjegal. Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), hampir 50 persen atau sekitar 1,8 juta guru belum bergelar sarjana. Sebagian besar yang belum berpendidikan S-1 adalah guru SD (26 persen).
Para guru yang lolos sertifikasi mendapat tunjangan profesi guru senilai satu kali gaji pokok. Pada tahun 2011 saja, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tunjangan profesi guru mencapai Rp 18,53 triliun untuk 731.002 guru. Tahun depan, seiring meningkatnya guru yang lolos sertifikasi, alokasi dana dari pemerintah naik menjadi Rp 30,53 triliun.
Kualitas dipertanyakan
Lebih dari lima tahun sertifikasi guru berjalan, pemerintah menuding kinerja guru tak kunjung memuaskan. Dalam kacamata pemerintah dan masyarakat, profesionalisme yang diiming-imingi dengan peningkatan kesejahteraan tidak berbanding lurus dengan mutu guru yang diharapkan meningkat.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh memutuskan untuk lebih mengutamakan sertifikasi guru lewat jalur pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) dibandingkan dengan penilaian portofolio. Selain itu, guru mesti menjalani tes kompetensi untuk bisa diikutkan dalam sertifikasi.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan, sertifikasi guru tidak otomatis meningkatkan kualitas guru. Sebab, sertifikasi bukanlah alat untuk meningkatkan mutu guru, melainkan proses penetapan seseorang untuk memperoleh sertifikat pendidikan.
Tidak sederhana
Sertifikasi guru barulah langkah kecil. Jika buru-buru meminta peningkatan kualitas yang signifikan karena gaji guru melonjak, rasanya tidak pas.
Persoalan guru Indonesia tidak sesederhana itu. Kekeliruan dimulai dari pendidikan calon guru. Rekrutmen mahasiswa calon guru tidak selektif. Bahkan, anak-anak cerdas di jenjang SMA/MA sangat sedikit yang berminat menjadi guru. Mereka memilih profesi lain.
Saat menjadi guru, banyak pula yang tidak sesuai dengan bidang pendidikannya. Ketidaksesuaian guru dengan bidang yang diampunya untuk di jenjang SD sebanyak 34,8 persen, SMP 31,49 persen, SMA 49,24 persen, dan SMK 22,68 persen.
Belum lagi persoalan guru honorer yang terus membengkak. Pada tahun 2009 tercatat 526.614 guru honorer di sekolah negeri dan swasta.
Di satu sisi, keberadaan guru honorer yang digaji Rp 50.000-Rp 500.000 itu memang dibutuhkan sekolah karena kekurangan guru. Ada juga yang memang permainan ”politik” daerah sebagai janji saat pemilihan kepala daerah (pilkada).
Padahal, sesuai hitungan Kemdikbud di atas kertas, mestinya tidak ada kekurangan guru. Rasio guru dan siswa secara nasional di jenjang TK hingga SMA/SMK saat ini masih ideal, yakni 1:15-23, sedangkan rasio maksimal 1:15-32.
Akan tetapi, penataan tidak bisa dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru yang umumnya terjadi di pedesaan atau pinggiran, sementara di perkotaan terjadi kelebihan guru. Sebab, desentralisasi pendidikan berimplikasi guru milik pemerintah kabupaten/kota sehingga tidak bisa sembarangan dipindahkan.
Kondisi guru yang milik daerah ini juga rawan korban politik. Kesinambungan karier guru dan kepala sekolah sangat tergantung dinamika politik saat pemilihan kepala daerah. Desentralisasi guru pada akhirnya malah menimbulkan banyak masalah. Benang kusut yang masih membelit guru Indonesia ini menimbulkan dorongan untuk mengembalikan kewenangan guru pada pemerintah pusat. Sentralisasi guru ini semestinya dipertimbangkan demi menjaga mutu pendidikan bagi generasi masa depan. (Ester Lince Napitupulu)

Sumber : Kompas.Com

Para Guru, Ayo Coba Beasiswa "Monbukagakusho"!

2011-12-05T19:18:00.001-08:00

KOMPAS.com - Kesempatan terbuka lebar untuk para guru menjajal kesempatan beasiswa melalui Program Penataran Guru (Teacher Training Program). Program ini merupakan salah satu program beasiswa dari Pemerintah Jepang (Monbukagakusho) yang dirancang khusus bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai dengan bidangnya.

Para guru yang terpilih akan mendapatkan pelatihan mengenai cara mengajar, pembuatan rencana belajar-mengajar yang lebih efektif dan menarik minat siswa, serta hal-hal lain yang dapat mengingkatkan kualitas dan kemampuan para guru. Program ini adalah program non-gelar dan lamanya adalah 1 tahun 6 bulan (termasuk 6 bulan belajar bahasa Jepang), dimulai pada Oktober 2012.

Apa saya persyaratan yang harus dipenuhi?
1. Lulusan S-1 atau D-4 dan guru yang mengajar secara aktif di SD, SLTP, SLTA (termasuk sekolah swasta dan SMK);

2. Pelamar telah mengajar lebih dari 5 tahun di lembaga pendidikan formal pada tanggal 1 April 2012. Semua bidang ditawarkan kecuali, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab, pendidikan agama dan perhotelan;

3. Usia di bawah 35 tahun pada tanggal 1 April 2012;

4. Sehat jasmani dan rohani (bagi pelamar wanita tidak diperbolehkan dalam kondisi hamil);

5. Bersedia belajar bahasa Jepang karena bahasa pengantar di universitas adalah bahasa Jepang.

Fasilitas beasiswa
Selama periode beasiswa, fasilitas yang didapatkan para penerima:
1. Tanpa ikatan dinas;
2. Tiket kelas ekonomi pulang-pergi Indonesia (Jakarta) – Jepang;
3. Bebas biaya ujian masuk, biaya kuliah, dan uang pendaftaran;
4. Tunjangan bulanan sebesar 152.000 yen per bulan (ada kemungkinan mengalami perubahan);
5. Peserta disediakan asrama yang pembayarannya diatur sendiri oleh penerima beasiswa.

Bagi yang berminat, pendaftaran telah dibuka sejak 7 November 2011 dan akan ditutup pada 27 Januari 2012. Pelamar, baik pegawai negeri maupun swasta, dapat menyerahkan/mengirimkan formulir yang telah diisi ke Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang dengan dilampiri dokumen yang diperlukan.

Bagi pelamar yang berstatus pegawai negeri tetap harus melapor dan menyerahkan fotokopi formulir kepada Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.

Dokumen pendaftaran
Jangan lupa untuk memastikan dokumen pendaftaran telah lengkap. Berkas yang tidak lengkap tidak akan diproses lebih lanjut. Berbagai dokumen yang harus disertakan adalah:

1. Formulir.
2. Pasfoto (harus ditempel pada formulir).
3. Ijazah dan transkrip nilai.
4. Surat Keterangan dari tempat mengajar yang menjelaskan bahwa pelamar adalah staf pengajar yang masih aktif mengajar dan disetujui mengikuti program beasiswa ini, disertai dengan keterangan jumlah lama tahun mengajar.
5. Surat Rekomendasi dari atasan mengenai pribadi pelamar.

Catatan: Semua dokumen ditulis dalam bahasa Inggris atau Jepangpada kertas berukuran A4.

Formulir pendaftaran dapat diperoleh di :
1. Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
Jl. M. H. Thamrin 24 Jakarta 10350
Telp. 021 – 3192 4308 ext. 175 atau 176

2. Konsulat Jenderal Jepang Surabaya
Jl. Sumatera No. 93, Surabaya
Telp. 031 – 503 0008

3. Konsulat Jenderal Jepang Medan
Wisma BII Lt. 5, Jl. P. Diponegoro No. 18, Medan
Telp. 061 – 457 5193

4. Konsulat Jenderal Jepang Denpasar
Jl. Raya Puputan 170 Renon
Telp. 0361 – 227 628, 223 193

5. Kantor Konsuler Jepang Makassar
Jl. Jenderal Sudirman No. 31, Makassar
Telp. 0411 – 871 030

Dokumen pendaftaran dapat dikirimkan ke:
Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
Jl. M. H. Thamrin 24
Jakarta 10350

Informasi selengkapnya bisa diakses melalui situs web www.id.emb-japan.go.jp

Sumber : Kompas.Com

Sentralisasi Guru Mulai Dikaji

2011-12-02T20:11:00.001-08:00

JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar masalah pengelolaan guru dikaji lagi, langsung ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Kedua kementrian itu mengkaji perlu tidaknya desentralisasi pengelolaan guru diitarik ke pusat alias resentralisasi.

"Kita sedang mengkaji dengan kemdikbud ide itu. Dulu kan guru dalam binaan bupati/walikota, kita kaji, apa perlu itu dievaluasi," ujar Mendagri Gamawan Fauzi kepada wartawan di kantornya, Jumat (2/12).

Seperti diketahui,pada Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2011 dan HUT ke-66 PGRI di Sentul Internasional Convention Center (SICC), 30 Nopember 2011, Presiden SBY merespon pembahasan mengenai pengelolaan guru, apakah dikelola pemerintah pusat atau daerah. Kalimat itu spontan disambut ribuan guru dengan teriakan "pusat". "Dengarkan dulu," potong SBY. "Ada plus dan minusnya. Kalau dikelola pusat, ada plus dan minusnya," imbuh SBY saat itu.

Gamawan menjelaskan, masalah ini harus dikaji secara mendalam, lantaran perubahan kebijakan masalah guru menyangkut banyak aspek. Perubahan, lanjut Gamawan, otomatis nantinya juga harus mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

"PP harus diubah. Juga menyangkut mekanisme penggajian. Jadi pesan presiden tepat, harus dikaji dulu secara mendalam," ujar mantan gubernur Sumbar itu.

Dia juga memberikan sinyal, kalau toh nantinya pengelolaan guru disentralisasi, maka tidak sepenuhnya urusan guru ditarik ke pusat. "Kalau misalnya mutasi guru antar SD yang bersebelahan, apa iya harus diurus pusat," kata Gamawan. (sam/jpnn)

Sumber : JPNN

Sejahterahkah Nasibmu Wahai Guru?

2011-12-02T20:10:00.003-08:00

Tabita Dwiartga Reka Sabdha
tabitadwiartga@yahoo.com

Lagu Hymne guru ciptaan Sartono berkumandang pada Jumat, 25 November 2011 lalu. Lagu ini mengingatkan kita tentang begitu besarnya jasa guru terhadap bangsa ini. Beliau-beliaulah yang dapat melatih bibit-bibit Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa jasa beliau, mustahil sebuah bangsa akan mampu berdiri kokoh tanpa di dasari dengan pelatihan etika sejak kita mengeyam bangku sekolah dasar. Guru merupakan aset terbesar bagi penggerak Intelektualitas bangsa dan pemberantas kebodohan. Dengan niat yang tulus dan sukarela, guru akan mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Walau upah yang di dapatkan kadang tidak mencukupi kebutuhan, tapi beliau dengan rela mengajari siapa saja yang butuh ajaran darinya.
Oleh karena itu, pada peringatan Hari Guru yang bertemakan, “Meningkatkan Peran Strategis Guru untuk Membangun Karakter Bangsa-Peningkatan Kinerja Guru untuk Pendidikan Bermutu” ini bertujuan untuk, meneladani semangat dan dedikasi guru, sebagai pendidik profesional dan bermartabat, bagi semua anak bangsa dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu. Serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, akan pentingnya kedudukan dan peran strategis guru, dalam membangun pendidikan karakter bangsa yang cerdas, komprehensif, dan bermartabat ini kiranya dapat menjadi pembelajaran ke depannya. Untuk semakin memperbaiki kesejahteraan para guru, terutama guru yang berada di pelosok Indonesia.
Tampaknya gaung pemberitaan mengenai hari guru kemarin, kalah pamor dengan perhelatan besar Upacara pernikahan petinggi negara ini. Masyarakat teralihkan perhatiannya dengan menyaksikan perhelatan nikah akbar tersebut, tanpa melihat dan bahakan mengingat bahwa pada hari itu diperingati sebagai hari guru di seluruh Indonesia.
Baiknya kita harus lebih memperhatikan nasib guru di Indonesia saat ini. Kisah bapak Sugeng, seorang guru yang rela menjadi tukang becak demi menghidupi keluarganya ini dapat kita jadikan teladan dan pembelajaran bagi kita. Pak Sugeng merupakan guru honorer di sebuah sekolah di Bandar Lampung. Upah yang di terima Pak Sugeng yang berprofesi sebagai seorang guru honorer di sebuah sekolah menengah tingkat pertama ini tidak mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu, ia pun juga merangkap menjadi tukang becak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menyekolahkan keempat putra putrinya.
Upah yang diterimanya sebagai tukang becak melebihi upahnya menjadi seorang guru. Akan tetapi dia tetap tidak ingin meniggalkan profesi utamanya sebagai seorang guru karena dia ingin selau menularkan ilmu kepada murid-muridnya. Kisah bapak Sugeng ini patutnya menjadi sorotan kita, bahwa para petinggi negeri ini saharusnya lebih memperhatikan nasib para guru. Tidak hanya dari segi upah tapi juga kesejahteraan dalam bidang lainnya. Seperti peningkatan mutu guru melalui pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan pelatihan bagi guru di Indonesia.Yang perlu diperhatikan lagi adalah nasib guru yang mengajar di daerah pelosok Nusantara.
Akses dan medan yang berat dan tenaga sukarela yang minim, membuat beberapa guru yang mengajar di kawasan pelosok harus bekerja ekstra demi mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Walau dengan upah yang tidak sesuai, tapi mereka tetap dengan rela melakukannya. Di tambah pula saat ini minim sekali minat pemuda Indonesia untuk menjadi seorang guru saat ini. Kasus kesejahteraan guru tidak hanya menjadi sorotan utama bagi para petinggi negara saja, tapi selayaknya juga menjadi perhatian utama bagi masyarakat Indonesia. Mengingat jasa yang telah di berikan guru untuk Tanah Air tercinta, Indonesia.

Sumber : Surya.Co.id

Guru Harus Kuasai Teknologi

2011-12-02T20:10:00.001-08:00

TRIBUNKALTENG.COM, RANTAU - Kepala Dinas Pendidikan Tapin, H Ahmad Nabhani mengatakan setiap guru, apalagi guru yang sudah bersertifikasi harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pendidikan, Sabtu (2/12/2011) di aula Dinkas Tapin.

Guru yang hanya menyampaikan materi dengan ceramah melulu, dapat membosankan dan membuat murid tidak bergairah, jelas Ahmad Nabhani. Tetapi kalau guru itu menyampaikan materi dengan alat bantu teknologi, maka akan bersemangat, tambahnya.

Nasihat itu disampaikan Ahmad Nabhani dalam acara pembukaan pelatihan teknologi, informasi dan komunikasi yang diikuti sekitar 30 kepala sekolah dan guru SMP/SMA/sederajat di Tapin.

Ahmad Nabhani berharap kepada guru yang sudah menguasai teknologi berbasis pendidikan supaya menularkan kepada guru lainnya. Pemateri acara itu dari Balai Teknologi, Informasi Provinsi Kalsel.

(Him/www.tribunkalteng.com)

Anggaran Pendidikan Meningkat Rp 20 Triliun

2011-12-01T17:42:00.001-08:00

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemerintah serius meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu ditandai dengan langkah menaikkan anggaran pendidikan dari Rp 266,9 triliun pada 2011 menjadi sebesar Rp 286,6 triliun pada 2012.

"Peningkatan anggaran pendidikan itu nantinya akan digunakan untuk memperluas cakupan dana bantuan operasional sekolah (BOS), kualifikasi, dan sertifikasi guru sampai perbaikan gedung sekolah," kata Presiden SBY saat puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/11).

Secara umum, pendidikan di Indonesia sudah lebih baik. Hal itu, menurut SBY, ditandai dengan peningkatan kualitas daya saing manusia Indonesia di tingkat internasional, yakni dari peringkat ke-54 menjadi peringkat ke-44. "Lompatan itu signifikan. Salah satunya disebabkan pendidikan kita," kata Presiden SBY.

Meski demikian, Presiden SBY mengakui masih banyak kekurangan dalam dunia pendidikan di Tanah Air. Masih banyak sekolah yang rusak serta guru yang belum semuanya sejahtera, sehingga bisa memengaruhi sistem belajar dan mengajar di sekolah.

"Kenaikan anggaran pendidikan itu diharapkan untuk perbaikan kualitas guru, bantuan biaya pendidikan, dan percepatan perbaikan sekolah rusak," ujarnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Sulistyo mengatakan, beberapa tahun belakangan, kesejahteraan guru sudah mulai tampak. Berbagai kebijakan, khususnya UU No 14 tentang Guru dan Dosen, memberi ruang gerak baru bagi guru dan dosen untuk lebih meningkatkan kualitas dan derajat hidupnya. "Saat ini waktunya guru terus meningkatkan kualitas, sejalan dengan kesejahteraan yang diterima," kata Sulistyo.

Selanjutnya, menurut Sulistyo, perlu disusun desain profesionalisme guru. Desain itu akan mengatur jenjang karier, tunjangan, dan perlindungan hukum bagi guru negeri dan swasta di seluruh Indonesia. (Tri Wahyuni)

Sumber Berita : Suara Karya Online

Menjadi Guru yang Mencerahkan

2011-12-01T17:41:00.001-08:00

Di tengah keterpurukan bangsa, pendidikan menjadi satu-satunya harapan bagi pemulihan kondisi itu, yaitu dengan lahirnya insan-insan terdidik yang memiliki kreadibilitas dan integritas tinggi. Untuk mencapainya, tentu dibutuhkan tenaga guru yang mumpuni. Seorang guru yang memiliki keilmuan mapan dan skill yang hebat. Tidak saja berwacana, tetapi juga dapat dibuktikan dalam praksisnya di lapangan.

Namun, sangat disayangkan, pendidikan yang menjadi tumpuan harapan terakhir bagi penyelesaian persoalaan kebangsaan, kini juga sedang bermasalah. Salah satunya mengenai pendidikan integritas. Sekarang ini, kejujuran menjadi sesuatu yang mahal dalam dunia pendidikan. Apalagi, ketika mengingat pendidikan di negeri kita hanya diukur dengan patokan angka-angka. Sehingga, tidak heran jika para siswa begitu ambisius mengejar nilai tinggi.

Ambisi mengejar nilai yang tinggi tidak dibarengi dengan belajar secara sungguh-sungguh. Cara yang dilakukan banyak siswa adalah dengan meniru atau melakukan contekan, baik dari buku atau kepada teman sekelasnya. Apalagi, kecanggihan teknologi sekarang ini semakin berkembang dan memungkinkah untuk digunakan secara negatif. Dengan handphone (HP), para siswa bisa menggunakan internet atau bertanya kepada temannya yang ada di luar kelas. Sungguh sangat memprihatinkan.

Akibat dari kelakukan seperti ini, kejujuran di kalangan siswa semakin terkikis. Banyak di antara siswa tidak lagi mengedepankan kejujuran, namun lebih menonjolkan kepentingan. Dengan cara apa pun mereka lakukan asal kepentingannya tercapai.

Tentu penyelesaian persoalan ini menjadi tanggung jawab sang guru. Sebagai tenaga pendidik, guru memiliki peranan signifikan bagi pencerahan dunia pendidikan. Posisi guru yang sangat strategis, menepati posisi sentral bagi setiap kebijakan kurikulum. Sehingga, bahan ajar yang diberikan kepada siswa benar-benar dibutuhkan. Guru tidak saja berbicara teori, tetapi juga dapat dipraktikkan secara nyata dalam setiap tindakan.

Bila siswa hanya berambisi mengejar nilai tinggi, hal itu disebabkan oleh mind set siswa yang salah tentang pendidikan, yang terjadi akibat pola pikir yang dibangun oleh guru terkait penilaian. Mereka terbiasa dipaksakan dengan target nilai lulus atau tidak lulus. Seolah nilai tinggi menjadi harga mati yang harus diperoleh dalam pendidikan.

Padahal, pendidikan integritas, seperti kejujuran sebenarnya jauh lebih penting ketimbang nilai 9 atau A. Apalagi, nilai kejujuran di negeri ini seolah kian hari kian menipis di antara anak bangsa. Ada anggapan, kalau jujur di era sekarang ini malah bernasib tidak mujur.

Dhus, sudah saatnya, sekarang ini dibutuhkan guru yang mencerahkan. Seorang guru yang bisa diikuti (digugu) dan ditiru (dicontoh) atau seorang guru yang bisa menjadi teladan hidup. Jadi, bukan guru sekedar predikat pengajar yang tidak jelas perannya.

Bukankah sekarang ini begitu banyak guru, tetapi sejatinya mereka hanya representasi dari manusia kebingungan pekerjaan, sehingga memilih jalan pintas menjadi guru? Karena, mereka beranggapan pekerjaan menjadi guru itu mudah. Hanya mengajar, setelah itu lalu pulang, entah murid yang diajar paham atau tidak, yang penting, bisa mengisi absensi untuk kehadiran gaji. Apalagi, gaji guru khususnya guru negeri kian mejanjikan menyusul diterapkannya program sertifikasi guru.

Coba kita lihat, ambisi masyarakat yang mengincar status pegawai negeri sipil (PNS), sangat banyak dan sekaligus memprihatinkan. Calo-calo PNS berkeliaran di mana-mana. Hal seperti ini tentu dapat mengancam eksistensi masa depan pendidikan. Bagaimana tidak, jika para guru tidak lagi profesional akibat predikat guru PNS yang disandangnya diperoleh dengan jalan tidak jujur. Tidak heran, jika sekarang ini, banyak di antara siswa bersikap tidak jujur.

Mestinya pendidikan jauh dari praktik ketidakjujuran, seperti aktivitas nyontek, suap-menyuap dan korupsi. Bagaimanapun, pendidikan merupakan ladang pembentukan karakter pemuda, yang notabene adalah calon pemimpin perjuangan yang akan meneruskan kepemimpinan masa depan. Karena itu, guru harus benar-benar kompeten di bidang masing-masing. Ini untuk menghindari adanya guru karbitan, yang tiba-tiba saja menjadi guru, tanpa penguasaan bidang yang diajarkannya.

Garapan baru yang perlu segera dilakukan adalah penyediaan guru-guru di pedesaan. Karena, di desa-desa masih sangat jarang guru yang kompeten, dan lebih banyak guru-guru karbitan. Pelajaran yang diajarkan pun kadang tidak dikuasainya secara maksimal.

Dalam hal ini, pemerintah atau Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan harus segera menyusun strategi mengenai garapan kompetensi guru di pedesaan. Karena, dampak dari tidak kompetennya guru, akan berakibat buruk bagi masa depan pemuda-pemuda desa.

Oleh sebab itu, guru-guru di pedesaan perlu terus didorong untuk segera melakukan terobosan baru. Bagi mereka yang tidak mengusai pelajaran secara baik, harus segera menempa diri, berbenah dengan baik, agar keilmuannya semakin matang. Karena, bagaimanapun, posisi guru akan menentukan masa depan pendidikan, dan pendidikan-lah yang menentukan arah masa depan bangsa. Disinilah, guru merupakan kunci utama untuk melahirkan insan terdidik berprestasi, kreadibel dan berintegritas untuk kemajuan bangsa di masa mendatang. ***

Sumber : Suara Karya Online

Guru Harus Bertanggungjawab Pembentukan Masa Depan Bangsa

2011-12-01T17:40:00.001-08:00

Pematangsiantar, (Analisa). Walikota Pematangsiantar Hulman Sitorus SE mengatakan, guru harus bertanggungjawab dalam pembentukan masa depan bangsa. Untuk itu, guru harus dapat merasakan dan menyentuh pinggiran masa depan melalui persinggungan peserta didiknya dengan menyiapkan generasi penerus yang lebih baik.

Hal itu disampaikan saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan pada HUTke-66 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) di GOR Jalan Merdeka, Rabu (30/11).

"Kemampuan guru menyentuh masa depan, walaupun hanya pinggirannya, menempatkan rasa tanggung jawab yang besar, namun mulia, sebab kemampuan dan kesempatan tersebut tidak dimiliki yang lain. Pada dirinya tertumpu beban tanggung jawab menyiapkan masa depan yang lebih baik, yaitu dengan berfungsi sebagai jembatan bagi peserta didik untuk melintas menuju masa depan mereka," ujar walikota.

Bertanggung jawab terhadap pembentukan masa depan, tambah walikota, menunjukkan guru berbeda dari profesi lainnya. Sebab itu, tidak berlebihan bila sebagai profesi, guru mendapat kehormatan memiliki"Hari Guru". Kehormatan yang tinggi ini memiliki implikasi pentingnya profesionalitas guru.

"Saya hormat dan terharu melihat perjuangan guru dalam mendidik para murid. Saya juga seorang murid yang kini menjadi walikota, terima kasih guruku,"ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan kota Pematangsiantar Drs Satia Siagian menjelaskan, profesionalitas guru akan terasa hasilnya pada masa depan, yang bila salah arah, akan mustahil diputar kembali untuk memperbaikinya, karena pendidikan adalah proses yang tidak bisa balik.

"Dampaknya yang massif di masa yang jauh di depan mengharuskan upaya pemeliharaan dan peningkatan profesionalitas guru yang dilakukan secara berkelanjutan dan seksama. Kita tidak boleh terjebak hanya karena pertimbangan kepentingan praktis sesaat," ujarnya.

Ketua PGRI Drs Daniel Siregar mengatakan, ke-depan bukan hanya kesiapan yang akan diukur, tetapi lebih jauh lagi adalah kelayakan seseorang menjalani profesi guru.

"Dengan cara ini, kita dapat menjamin bahwa guru, selain karena panggilan hati nurani, ia telah siap dan layak menjalani profesi guru. Pemberian perhatian secara khusus mulai dari perekrutan calon guru, pendidikan guru, peningkatan profesionalitas, sampai dengan perlindungan dan kesejahteraan guru harus dilakukan," katanya.

Daniel Siregar mengatakan, kelayakan menjalani profesi guru sangat diperlukan mengingat tugas guru memiliki ukuran multi-dimensional yang sangat kompleks dan terkait dengan penyiapan generasi penerus yang lebih baik dalam segala hal.

Ketidaklayakan guru, bisa berakibat terjadi kecacatan dalam proses pembentukan pola piker, pengasahan mata hati, dan pembiasaan prilaku sosial peserta didik.

"Tahun 2012, kita akan melaksanakan pelatihan guru agar lebih professional," katanya.(tps)

Sumber : Harian Analisa

Lima Guru Dianugerahi Satya Lencana Pendidikan

2011-11-29T18:55:00.001-08:00

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akan menganugerahi tanda kehormatan Satya Llencana Pendidikan kepada lima orang guru dan kepala sekolah berprestasi serta berdedikasi luar biasa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Tanda kehormatan tersebut diberikan secara resmi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2011, dan HUT PGRI ke 66, Rabu (30/11/2011), di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Anugerah Satya Lencana diberikan atas dharma bakti pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan formal dan nonformal dengan masa bakti minimal 8 tahun.

Adapun, kelima guru dan kepala sekolah yang menerima anugerah tersebut adalah Abdul Hajar (SMAN 3 Makassar), Herfen Suryati (YPVDP Bontang), Imron Rosidi (SMKN 2 Pasuruan), Mustafa (SMKN 4 Makassar), dan Akib Ibrahim (Kepala SMKN 1 Pacet, Cianjur).

Selain dihadiri oleh Presiden RI beserta ibu negara, puncak peringatan Hari Guru Nasional 2011 dan HUT PGRI ke 66 ini juga dihadiri para ketua lembaga tinggi negara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, dan. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, dan sekitar 4500 guru dari provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Hari Guru diperingati setiap tanggal 25 November. Tema peringatan Hari Guru tahun ini adalah "Meningkatkan Peran Strategis Guru untuk Membangun Karakter Bangsa" dengan sub tema "Peningkatan Kinerja Guru untuk Pendidikan Bermutu", bertujuan meningkatkan kesadaran dan komitmen guru terhadap budaya mutu di kalangan guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, tema tersebut juga bermaksud meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pensisik profesional dan bermartabat bagi semua anak bangsa dalam meningkatkan sumber daya manusia yang bermutu, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya kedudukan dan peran strategis guru dalam membangun pendidikan karakter bangsa yang cerdas, komprehensif, dan bermartabat.

Selain diselenggaralan di tingkat nasional, hari guru juga akan diperingati di berbagai daerah. Antara lain di isi dengan kegiatan forum ilmiah guru, seminar peningkatan profesionalisme guru, dan lain sebagainya.

Sumber : Kompas.Com

Daerah Dianggap Gagal Urus Pendidikan

2011-11-29T18:42:00.001-08:00

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Rohmani menilai temuan 68,92 persen guru tidak layak mengajar di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan bentuk dari kegagalan daerah menangani urusan pendidikan. Makanya, pelaksanaan desentralisasi pendidikan harus dikembalikan ke Pusat.

"Setahun yang lalu saya temukan langsung di Papua. Guru-guru yang ditanya soal (KTSP) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan banyak yang tidak tahu. Jadi pengawasan guru di daerah memang tidak berjalan dengan baik," kata Rohmani saat dihubungi JPNN di Jakarta, Selasa (29/11).

Pernyataan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini terkait dengan hasil Laporan Penilaian Masyarakat (LPM) yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Kritik. Riset yang didukung oleh United States Agency for International Development (USAID) yang dilakukan pada bulan Juni sampai Oktober 2011 di 23 Kecamatan di Muna yang melibatkan 1000 responden dan menemukan bahwa mutu pendidikan dasar di Muna sangat rendah.

Penyebabnya adalah banyaknya guru yang tidak layak mengajar. Selain itu, mutu sarana dan prasarana, dan tata kelola yang belum transparan, partisipatif dan akuntabel juga memperburuk kondisi pendidikan.

Rohmani menjelaskan akibat desentralisasi pendidikan, profesionalisme guru terabaikan karena tidak ada yang fokus untuk melakukan pengawasan. "Sekarang tidak jelas lagi siapa yang mengontrol dan melakukan evaluasi terhadap guru," ucapnya.

Tidak adanya pengawasan kata dia, guru-guru di daerah malah menjadi korban dari politisasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Menurutnya, banyak guru yang dipaksa atau ikut-ikutan dalam dukung mendukung calon tertentu sehingga tugas pokoknya sebagai pengajar tidak diperhatikan lagi.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan, pengangkatan guru yang dilakukan daerah juga memperburuk tingkat kualitas guru. Kata dia, pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mempertimbangkan kualitas tetapi faktor kedekatan.

Sebelumnya, wacana peninjauan ulang otonomi pendidikan disuarakan oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Ia menilai pemberlakukan desentralisasi tidak memberikan hal yang positif terhadap dunia pendidikan.

“Ini harus dievaluasi lagi agar distribusi guru dapat lebih baik lagi. Sehingga tak ada daerah yang kekurangan dan kelebihan guru,” ungkap Marzuki Alie kepada wartawan usai acara diskusi publik mengenai masalah guru di Gedung PGRI, Jakarta, Senin (28/11).

Diakui, semenjak urusan pendidikan diserahkan ke daerah kabupaten/kota, dirasakan percepatan peningkatan kualitas pendidikan menjadi terhambat. “Padahal, itu baru dari segi kuantitas, belum kita bicara kualitas,” imbuhnya.

Karenanya, lanjut Marzuki, persoalan guru ini harus benar-benar dilakukan secara kontekstual dan dilakukan secara bersama-sama, khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Apa yang menjadi kendala dan problematika harus dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat.

”Persoalan guru itu soal manajemen pendidikan dan pengelolaan guru, tapi kebijakan bisa saja dilakukan oleh pusat, khususnya soal distribusi dan pembinaan. Saya berpikir masalah guru ini kan masalah yang sentral terkait dengan pembangunan bangsa. Sehingga, pendidikan guru ini disentralisasikan saja, seperti pendidikan Akpol, TNI, dan lain sebagainya,” tukasnya. (awa/jpnn)

Indonesia Hanya Butuh 180 Ribu Guru di 2015

2011-11-29T18:31:00.000-08:00

JAKARTA—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menegaskan, Indonesia di tahun 2015 mendatang hanya membutuhkan 180 ribu orang guru. Sehingga, dengan jumlah 2,9 juta guru di Indonesia yang ada saat ini dinilai sudah lebih dari cukup.

“Saya jamin, Indonesia tidak akan kekurangan guru. Guru kita sudah terlampau banyak. Pasalnya dengan model distribusi ini saja pada 2015 nanti pemerintah hanya butuh 180.000 guru saja,” ungkap Nuh di Jakarta, Selasa (29/11).

Bahkan, lanjut Nuh, jika jumlah guru yang ada saat ini dikawinkan dengan program Multi Grade Teaching (MGT) atau satu guru harus mengajar dua mata pelajaran maka kebutuhan guru hanya 150.000 orang saja.

“Maka itu, tidak perlu lagi melakukan pengangkatan guru. Jika pengangkatan guru tetap dilakukan di daerah yang kekurangan guru, maka dikahwatirkan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru jumlah guru secara nasional semakin membengkak,” tukasnya.

Dari catatan Kemdikbud, saat ini jumlah guru di Indonesia sebanyak 2.925.676 orang. Adapun terdapat lima propinsi dengan persentase jumlah guru bersertifikat pendidik tertinggi, yakni Yogyakarta (43,61 persen), Jawa Tengah (35,37 persen), DKI Jakarta (33,58 persen), Jawa Timur (31,91 persen) dan Sulawesi Utara (30,85 persen). (cha/jpnn)

Hadapi Masa Purnabhakti Tanpa Post Power Syndrome

2011-10-24T19:50:00.000-07:00

Jakarta-Humas BKN, Para PNS harus dapat mempersiapkan diri dan menghadapi masa purnabhakti dengan baik. Hal ini agar seorang pegawai tidak menghadapi Post Power Syndrome saat ia memasuki masa pensiun. Arahan ini disampaikan Sekretaris Utama (Sesma) Edy Sujitno membuka Orientasi Persiapan Pensiun (OPP) di Aula lantai 5 gedung I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta, Senin (24/10).

Sesma Edy Sujitno (kiri) membuka OPP didampingi Karo Kepegawaian Anie Ratna Santoso

Edy Sujitno lebih jauh menegaskan bahwa masa pensiun adalah keniscayaan dan hal yang wajar bagi seorang pegawai. Untuk itu, hendaknya setiap pegawai antara lain mempersiapkan dirinya secara psikologis dan keuangan sebelum ia memasuki masa purnatugas. Terkait hal ini, Sesma mengapresiasi OPP yang diadakan Biro Kepegawaian. Para pegawai yang mengikuti OPP ini diharapkan dapat memanfaatkan dengan maksimal kegiatan ini.

Para peserta OPP mendengarkan arahan Sesma Edy Sujitno

Dalam laporannya, Kepala Biro Kepegawaian Anie Ratna Santoso menjelaskan bahwa OPP yang diadakan Senin-Sabtu (24-29 Oktober) di Hotel Indrajaya Cipayung Bogor ini dikuti oleh lima puluh pegawai BKN Pusat dan kantor-kantor regional BKN. Tema Kegiatan ini adalah “Berpikir dan Berkarya Tidak Berhenti.” Tujuan kegiatan ini adalah pembekalan pegawai dalam mengisi masa pensiun dengan kegiatan positif dan produktif. (aman-tawur)

Sumber : BKN

PNS Peroleh Tunjangan Kinerja

2011-09-16T21:18:00.000-07:00

WATANSOPPENG,FAJAR -- Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Soppeng. Terhitung September ini mereka mendapatkan tambahan penghasilan baru, yakni tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Soppeng, Kamaruddin di ruang kerjanya, Jumat, 16 September mengatakan pemberian TPP sesuai Perbup Nomor 12/PER-BUP/VIII/2011. Menurutnya, pemberian TPP tersebut berdasarkan pertimbangan objektif dan disesuaikan kemanpuan keungan daerah.

Kamaruddin menambahkan pemberian tunjangan tersebut berdasarkan kinerja PNS yang bersangkutan. Tunjangan yang didapatkan PNS bervariasi tergantung tingkat kedisiplinan yang bersangkutan.

“TPP mulai diberlakukan September ini. Besarnya tunjangan disesuaikan tingkat kedisiplinan pegawai,” tambahnya.

Kamaruddin menjelaskan, tunjangan tersebut akan didapatkan seluruh PNS. Terkecuali jabatan fungsional guru, pengawas dan PNS tenaga kependidikan. Serta PNS yang melaksanakan tugas belajar, cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara.

Dia melanjutkan, bagi PNS yang absen akan dipotong 4 persen per hari. Yang tidak mengikuti apel pagi dan pulang dipotong satu persen, begitupula sakit tanpa pemberitahuan dipotong 4 persen, sakit dengan pemberitahuan lebih dua hari dipotong 4 persen dan sakit dilengkapi keteragan dokter maksimal 14 hari dipotong 2 persen.

Kamaruddin mengatakan TPP tersebut diberikan sesuai tunjangan jabatan struktural dan jabatan fungsional fungsional umum. Dia merinci untuk fungsional umum mendapatkan tambahan per bulan Rp180 ribu, esalon IVa Rp540 ribu, IVb Rp490.000, IIIa Rp1.260.000, IIIb Rp980.000, IIa Rp3.250.000 dan IIb Rp3.025.000. Jumlah tersebut akan didapatkan ful sepanjang tidak pernah absen.

“Pemberian TPP dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pemberian TPP harus dibarengi peningkatan kinerja dan pelayanan PNSD di lingkup kerjanya,” kata Kamaruddin. (asr/ars)

Sumber : Fajar Online

Pemerintah Tambah Dana Uang Muka Rumah PNS

2011-08-24T19:44:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menaikkan pagu bantuan uang muka rumah untuk pegawai negeri sipil. Besar bantuan meningkat dari Rp 1,2 juta-Rp 1,8 juta per orang menjadi maksimum Rp 15 juta per orang.

Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) Yasin Kara, saat penandatanganan nota kesepahaman penyaluran tambahan bantuan uang muka dan bantuan sebagian biaya membangun bagi PNS, di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Yasin mengemukakan, penambahan bantuan uang muka rumah bagi PNS diharapkan signifikan untuk pembiayaan uang muka pembelian rumah. Sebab, selama ini, kendala terbesar PNS dalam pembelian rumah adalah uang muka.

Hingga Desember 2010, dana tabungan perumahan PNS di Bapertarum sebesar Rp 6,2 triliun. Dari tabungan PNS tersebut, sejumlah Rp 3,2 triliun anggaran tertahan di Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun.

Penambahan uang muka pembiayaan perumahan PNS dilakukan dengan memanfaatkan bunga dana Bapertarum di Kementerian Keuangan sebesar Rp 280 miliar per tahun. Pihaknya menargetkan penyaluran bantuan uang muka bagi PNS setahun ke depan sebesar 40.000 unit.

Meski demikian, besaran tabungan perumahan PNS belum naik sejak tahun 1993. Iuran tabungan perumahan PNS setiap bulan untuk golongan I ditetapkan Rp 3.000, golongan II Rp 5.000, golongan III Rp 7.000, dan golongan IV Rp 10.000.

Harga rumah untuk masyarakat menengah ke bawah tahun 1993 sebesar Rp 5 juta-Rp 7 juta per unit. Kini, harga rumah sejahtera tapak bersubsidi telah naik 1.000 persen, yakni mencapai Rp 70 juta per unit.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengemukakan, pihaknya sedang mengupayakan komposisi iuran PNS untuk dinaikkan, yakni 2,5 persen dari gaji pokok.

PNS belum memiliki rumah

Bantuan uang muka rumah, apabila ditopang dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bersubsidi, akan mendorong kemampuan PNS untuk memiliki rumah. Saat ini, tercatat sebanyak 1,3 juta PNS belum memiliki rumah. ”Kecepatan penyerapan rumah juga bergantung suplai rumah,” ujarnya.

Setiap tahun, kebutuhan dana untuk bantuan uang muka rumah kepada 40.000 PNS dan pengembalian tabungan kepada 75.000 pensiunan PNS mencapai Rp 712 miliar.

Program rumah bersubsidi yang digulirkan pemerintah ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan maksimum Rp 4,5 juta per bulan. Harga rumah bersubsidi untuk rumah sejahtera tapak dipatok maksimum Rp 70 juta per unit, sedangkan rumah susun maksimum Rp 144 juta per unit. (LKT)

Sumber : Kompas.Com

Dua Bulan, PNS Terima Gaji Empat Kali

2011-08-24T19:40:00.000-07:00

Jepara, CyberNews. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah naungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan menerima gaji lebih awal pada 26 Agustus mendatang. Semestinya, gaji diberikan pada 1 September, tetapi karena jelang Lebaran akhirnya diajukan. Dengan kondisi itu, dalam dua bulan terakhir ini, PNS Pemkab Jepara memperoleh gaji sebanyak empat kali.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jepara Anwar Haryono yang dikonfirmasi di kantornya membenarkan hal itu. Dia menjelaskan, untuk Bulan Juli gaji PNS menerima gaji rutin ditambah pemberian gaji ke-13. "Kalau Agustus ini menerima dua kali karena gaji yang September diajukan," ucapnya.

Anwar menjelaskan, diajukannya gaji PNS yang seharusnya diserahkan pada 1 September, karena pertimbangan utama liburan panjang Lebaran yang baru masuk pada 5 September mendatang. Anwar melihat, ketika pemberian gaji PNS diajukan akan memiliki dampak positif bagi PNS dalam menjalani Idul Fitri.

"Kami tidak ada pertimbangan untuk kemungkinan memundurkan pemberian gaji dalam kondisi sekarang ini. Apalagi, didukung dengan pertimbangan kondisi keuangan Pemkab yang memungkinkan untuk memberikan gaji PNS lebih awal," ucapnya.

Dia lantas menyebutkan landasan hukum yang dibuat pemerintah pusat terkait pengiriman DAU kepada Pemkab yang biasanya pada 29 setiap bulannya, khusus pada bulan ini dimajukan pada 25 Agustus. "Itu tercantum dalam PP Nomor 52 Tahun 2011. Jadi, untuk memajukan pemberian gaji tidak ada kendala," tutur Anwar.

Dia menambahkan, gaji yang merupakan hak PNS diupayakan Pemkab Jepara untuk disalurkan dengan baik. Anwar juga memiliki tujuan agar ketika menjalani liburan Lebaran, para PNS bisa leluasa.

Meski demikian, Anwar mengharapkan, PNS bisa mengatur keuangan selama Lebaran dengan baik. "Karena itu, saya sangat tidak mengharapkan setelah Idul Fitri ada PNS yang mengalami permasalahan keuangan karena tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Apalagi juga tidak ada tunjangan hari raya (THR) karena sudah ada gaji ke-13 yang sudah diberikan," imbuh Anwar.

( Akhmad Efendi / CN31 / JBSM )

Sumber : Cybernews

Pensiunan PNS Dapat Uang Tali Kasih

2011-08-17T18:45:00.001-07:00

Sintang –

Sebanyak 50 orang PNS di lingkungan Pemkab Sintang yang memasuki masa purnatugas menerima penghargaan sekaligus uang tali kasih dari Pemerintah Kabupaten Sintang. Penyerahan dilakukan langsung Bupati Sintang, Milton Crosby, di Kantor BKD Sintang, Kamis (11/8).

“Para pensiunan PNS ini merupakan anggota masyarakat yang selama ini tidak diragukan lagi semangat pengabdiannya dan patutlah untuk diberikan penghargaan,” kata Milton dalam sambutannya.

Dikatakan Milton, sebagai wujud penghargaan kepada PNS yang memasuki masa pensiun, baik pensiunan duda atau janda dan pensiun karena permintaan sendiri, maka Pemkab Sintang memberikan uang tali kasih. Pemberian itu dilakukan sebagai tanda ikatan tali kasih atas pengabdian yang telah diberikan kepada Pemkab Sintang.

“Mudah-mudahan apa yang diberikan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Kepala BKD Sintang, Veronika Ancili, mengatakan 50 PNS yang mendapatkan penghargaan dan uang tali kasih terdiri atas 12 orang PNS tahun 2010 dan 38 orang pensiunan tahun 2011.

“12 orang yang tidak tertampung dalam DPA tahun 2010, sedangkan 38 orang merupakan pensiunan tahun 2011 periode bulan Januari dengan Juni 2011,” jelasnya. Para penerima uang tali kasih ini tetap akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan golongannya, terkecuali golongan II.

“Untuk golongan IV sebesar 15 persen, golongan III 5 persen, sedangkan golongan II tidak dikenakan pajak,” terang Veronika. (din)

Sumber : Harian Equator

Banyak Pensiunan Jadi Calon Pengawas

2011-08-17T18:42:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 60 calon pengawas pilgub DKI akan mengikuti tes tertulis pada Kamis (18/8/2011) mulai pukul 10.00 besok di Hotel Ibis Tamarin, Jalan Wahid Hasyim Nomor 77, Jakarta Pusat.

Kami akan pastikan yang akan lolos memang yang kredibel dan berkapasitas.

-- Titi Anggraini

Mereka merupakan hasil saringan seleksi administrasi dari total 68 pendaftar. Dalam daftar 60 calon itu, terdapat setidaknya 11 pensiunan dari berbagai instansi.

Menurut anggota tim seleksi, Titi Anggraini kepada Kompas, Rabu (17/8/2011) siang, hal itu merupakan kebetulan. Prinsipnya, tim seleksi memeriksa berkas hanya mendasarkan pada keterpenuhan persyaratan formal saja, yaitu umur, pendidikan, dan domisili.

Akan tetapi, tim seleksi berkomitmen untuk menghasilkan calon-calon terbaik yang nantinya akan diserahkan kepada badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). "Kami akan pastikan yang akan lolos memang yang kredibel dan berkapasitas," tegas Titi.

Tahapan berikutnya bagi kandidat yang lolos uji tertulis adalah tes wawancara dan juga uji publik. Diharapkan pada minggu pertama September sudah ada 6 nama diserahkan ke Bawaslu. Selanjutnya 3 nama akan ditetapkan sebagai anggota Panwaslu Provinsi DKI Jakarta.

Sumber : Kompas.Com

Kenaikan Gaji Harus Diimbangi Kinerja, Pelayanan, dan Peningkatan PAD

2011-08-17T18:41:00.000-07:00

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sependapat bahwa kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebaiknya tidak disamaratakan. Kenaikan gaji idealnya ditentukan berdasarkan tingkat kinerja PNS bersangkutan dalam beberapa kurun waktu terakhir.

Wali Kota Bandung Dada Rosada mengatakan, akan sangat tidak adil jika ternyata PNS yang kerjanya malas mengalami kenaikan gaji sama besarnya dengan PNS yang rajin dan disiplin. "Kenaikan gaji 2011 beberapa bulan lalu juga harusnya meningkatkan kinerja PNS. Namun, sejauh ini imbasnya belum terukur," ujarnya ketika ditemui di pendopo Walikota Bandung, Rabu (17/8).

Kendati demikian, Dada bersyukur bahwa presiden kembali merencanakan kenaikan gaji PNS sebesr 10 persen pada 2012 mendatang. Namun, ia menekankan pada segenap PNS di lingkungan pemerintah kota Bandung untuk mengimbangi rencana kenaikan tersebut dengan peningkatan dedikasi dalam melayani masyarakat dari sekarang. Terlebih beberapa waktu lalu gaji PNS juga memang sudah naik. Hal itu, kata dia, menjadi sebuah keharusan, karena uang yang dipakai untuk gaji PNS adalah uang rakyat.

Dada menegaskan, pihaknya akan segera menyiapkan dana pendamping untuk rencana kenaikan gaji PNS tersebut dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2011. "Dengan begitu kenaikan bisa dilakukan di daerah, ketika APBN sudah siap melaksanakan," ujarnya.

Dada menambahkan, jika kenaikan gaji memang harus dilakukan untuk semua PNS, maka apresiasi kinerja dan prestasi bisa dilakukan melalui tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Pasalnya, TPP memang dihitung berdasarkan tingkat absensi PNS bersangkutan. Dengan begitu, PNS yang rajin jelas akan merasa dihargai ketimbang mereka yang jarang masuk atau sering terlambat.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung Haru Suandharu mengatakan, rencana kenaikan gaji PNS tidak akan dipermasalahkan oleh masyarakat jika dibarengi dengan peningkatan kinerja dan pelayanan terhadap publik. "Selain itu, harus diimbangi juga dengan kenaikan target pendapatan asli daerah (PAD)," katanya.

Haru menegaskan, tanpa diimbangi kenaikan target dan capaian PAD, kenaikan gaji PNS jelas akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Pasalnya, APBD termasuk di Kota Bandung saat ini memang masih didominasi oleh belanja gaji pegawai sebagai pengeluaran terbesar.

Menurut Haru, saat ini belanja gaji pegawai masih berada di atas belanja modal untuk pembangunan yang hanya berkisar antara 10-15 persen. "Wajar saja jika perbaikan dan pengembangan infrastruktur sulit dilakukan dan presiden meminta kepala daerah memperbaiki APBD agar lebih pro rakyat," tuturnya. (A-178/das)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Gaji PNS, TNI, dan Polri Naik 10 Persen

2011-08-16T19:16:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah memberikan perhatian pada perbaikan kesejahteraan PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.

Hal ini dikatakan Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD dan DPR, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

"Berkaitan dengan itu, Pemerintah dalam tahun 2012 mendatang berketetapan untuk menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 10 persen. Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan," kata Presiden.

Turut hadir dalam sidang tersebut antara lain Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, anggota DPR, dan anggota DPD.

Tak hanya itu, Presiden juga mengatakan, program-program peningkatan kesejahteraan rakyat juga tetap menjadi fokus utama dari RAPBN 2012. Oleh karena itu, dalam RAPBN 2012 ini pemerintah memberikan prioritas alokasi anggaran, antara lain untuk ketahanan pangan sebesar Rp 41,9 triliun.

Pemerintah menggulirkan program surplus beras 10 juta ton dalam lima hingga 10 tahun mendatang. Melalui berbagai program strategis itulah, pemerintah memberikan perhatian kepada segenap elemen masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, serta penghasilan dan kesejahteraan mereka.

"Perhatian kepada para petani kita wujudkan, antara lain, melalui pemberian bantuan langsung pupuk sebesar Rp 675 miliar atau setara 192,8 ribu ton. Selain itu, kita sediakan bantuan langsung bibit unggul sebesar Rp 1,8 triliun, atau setara 185.000 ton benih tanaman pangan," kata Presiden.

Sementara itu, terkait nelayan, pemerintah melakukannya melalui pengembangan sistem usaha budidaya ikan, dengan menyediakan modal kerja bagi sebanyak 3.340 kelompok nelayan, pengembangan usaha penangkapan ikan, dan pemberdayaan nelayan skala kecil untuk pembangunan kawasan minapolitan untuk 3.700 kelompok nelayan, serta pembangunan dan pembinaan pelabuhan perikanan pada 816 pelabuhan.

Bagi kaum pekerja, pemerintah menggulirkan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan sekaligus mendorong daerah-daerah untuk membayar upah pekerja sesuai dengan upah minimum regional.

"Sementara itu, kepada kalangan usaha kecil, mikro, dan menengah, pemerintah memperluas program penjaminan kredit usaha rakyat yang telah kita rintis pada tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, dalam rangka mengembangkan kemandirian masyarakat, kita lanjutkan program PNPM Mandiri dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,1 triliun. Anggaran itu kita rencanakan antara lain untuk program PNPM perdesaan sebesar Rp 9,6 triliun, dengan sasaran 5.020 kecamatan, program PNPM perkotaan sebesar Rp 2 triliun, dengan sasaran 10.948 kelurahan, serta program PNPM daerah tertinggal dan khusus sebesar Rp 42,3 miliar dengan sasaran 85 kabupaten dan kota," kata Presiden.

Selain itu, sambung Presiden, pemerintah melanjutkan program bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun untuk menjangkau sasaran sekitar 1,5 juta rumah tangga sangat miskin. Untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya, pemerintah juga melanjutkan pemberian beras bagi rakyat miskin dan setengah miskin dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,6 triliun kepada sekitar 17,5 juta rumah tangga sasaran.

Sumber : Kompas.Com

Guru Bantu Nasional Dapat Diangkat Menjadi CPNS

2011-08-10T19:53:00.000-07:00

Jakarta-Humas BKN, Guru Bantu Nasional yang diangkat Kementerian Pendidikan Nasional dan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS) jika memenuhi kriteria dalam proses verifikasi dan validasi serta memenuhi persyaratan lainnya. Guru Bantu Nasional tersebut setelah diangkat menjadi CPNS akan ditempatkan di sekolah-sekolah negeri . Demikian penjelasan yang disampaikan Direktur Pengendalian Kepegawaian I (Dalpeg I) Bosman Sitinjak dalam Audiensi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Rabu (10/8). DPRD Kota Ternate dalam audiensi yang menanyakan permasalahan tenaga honorer dan penerimaan CPNS daerah ditemui oleh Direktur Dalpeg I dan Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat.

Direktur Dalpeg I Bosman Sitinjak (kiri) menjawab pertanyaan DPRD Kota Ternate didampingi Kabag Humas Tumpak Hutabarat

Bosman Sitinjak lebih jauh menegaskan bahwa hasil Verifikasi dan Validasi tenaga honorer akan diumumkan BKN setelah Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang tenaga honorer. Verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer kategori I telah dilakukan BKN dari aspek kepegawaian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari aspek anggaran.

Pada kesempatan yang sama Kabag Humas Tumpak Hutabarat menyatakan bahwa perlu pemetaan dan distribusi pegawai dengan tepat dalam pengadaan PNS daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan jumlah pegawai di daerah, dimana ada kelebihan pegawai di suatu wilayah namun kekurangan pegawai di wilayah lainnya. Selain itu, pemerintah daerah (pemda) dan DPRD hendaknya mempertimbangkan APBD dalam proses penerimaan CPNS daerah.

Pejabat BKN beraudiensi dengan DPRD Kota Ternate

Melalui audiensi ini, diharapkan para anggota DPRD Kota Ternate menyampaikan penjelasan yang telah diberikan BKN kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, Audiensi ini bermanfaat dalam menegakkan Norma, Standar, dan Prosedur (NSP) dalam bidang Kepegawaian. (aman- tawur).

Sumber : BKN

Moratorium PNS Tidak Akan Halangi Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I dan II

2011-08-10T19:52:00.000-07:00

Jakarta – Humas BKN. Moratorium PNS tidak akan mengganjal pengangkatan tenaga honorer. Tenaga honorer yang memenuhi kreteria (MK) akan tetap diangkat walaupun nantinya moratorium PNS berjalan di Indonesia. Jadi tidak usah khawatir kaitannya antara moratorium dengan pengangkatan tenaga honorer yang telah masuk database. Selama memenuhi persyaratan dan lolos hingga pemberkasan nanti, tenaga honorer kategori I dan II memiliki hak untuk diangkat CPNS. Demikian pemaparan Direktur Pengendalian Kepegawaian I Bosman Sitinjak dalam audiensi Komisi A DPRD Kabupaten Jombang di Ruang Rapat Lantai I Gedung I BKN Pusat.(10/08)

Direktur Pengendalian Kepegawaian I Bosman Sitinjak (dua-kiri) didampingi Kasubdit Administrasi Pelayanan Pengolahan Marbawi (paling kanan), Kasi Penyusunan Perencanaan Formasi Pegawai C Adi Suharto (paling kiri), Kasubbag Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Paryono

Didampingi oleh Kasubdit Administrasi Pelayanan Pengolahan Marbawi, Kasi Penyusunan Perencanaan Formasi Pegawai C Adi Suharto, Kasubbag Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Paryono, Bosman Sitinjak menjelaskan bahwa tenaga honorer kategori I dan II yang telah masuk database harus sesuai persyaratan seperti yang tercantum di SE Menpan No. 05 Tahun 2010 yaitu : usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun per 01 januari 2006, bekerja secara terus menerus di instansi pemerintahan minimal 1 tahun pada 31 desember 2005, gaji dibayarkan dari APBD/APBN untuk kategori I dan non APBD/non APBN untuk kategori II yang dibuktikan dengan dokumen penunjang.

Nampak audiensi DPRD Kabupaten Jombang sedang berlangsung

Menurut informasi yang disampaikan salah satu anggota DPRD Kabupaten Jombang, masih banyak tenaga honorer yang tercecer termasuk kategori II. Dalam kesempatan yang sama Marbawi menjelaskan bahwa menurut data yang telah masuk BKN, Kabupaten Jombang tidak mengusulkan tenaga honorer kategori II. Dan dianggap daerah tersebut tidak memiliki tenaga honorer yang kategori II. Bosman Sitinjak menambahkan untuk pengumuman kategori I yang MK nantinya akan diumumkan di Website BKN dan dapat disanggah oleh pihak yang terkait ataupun pihak lain jika ada kesalahan data dalam kurun waktu yang ditentukan yaitu 2 minggu dengan melapor ke BKN sesuai mekanisme yang ditentukan. Namun untuk pengumuman tenaga honorer kategori I dan kelanjutan tenaga honorer kategori II menunggu PP yang akan segera terbit (ayu/kis)

Sumber : BKN

Awas Penipuan Atasnamakan Pegawai Taspen

2011-07-30T19:51:00.000-07:00

Direktur Operasi PT Taspen Riskintono Rachman menegaskan, segala bentuk jasa pengurusan untuk pembayaran pensiun secara sekaligus dan berita pembagian deviden PT Taspen (Persero) merupakan penipuan dari oknum yang tidak bertanggungjawab. “PT Taspen (Persero) tidak pernah dan tidak akan membagikan deviden kepada para penerima pensiun”, ujarnya.

Pernyataan itu dikemukakan sehubungan adanya penipuan yang dilakukan seseorang bernama Widiantoro yang mengaku Pegawai Taspen, yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Modusnya, si pelaku menelepon calon korban, dengan mengaku dari instansi tertentu. Dia menawarkan iming-iming bahwa calon korban akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 50 juta, atau sejumlah tertentu dari Taspen, yang merupakan hasil pembagian laba pemegang saham (deviden)/SHU PT Taspen (Persero). Tak lupa, si pelaku menyebutkan syarat-syarat yang diperlukan.

Seperti berbagai model penipuan lain, si pelaku meminta calon korban untuk menyampaikan nomor rekeningnya dan menyerahkan sejumlah uang administrasi melalui transfer via ATM ke rekening Sdr. Widiantoro atau seseorang yang disebutkan Si pelaku. Dalam proses transfer via ATM, si pelaku memandu calon korban, dan seketika uang calon korban yang ada pada rekening tersebut habis terkuras, sementara dan si pelaku tidak bisa dihubungi kembali.

Riskintono lebih lanjut mengatakan, pihaknya telah menyebarluaskan informasi penipuan tersebut kepada seluruh Kantor Cabang PT Taspen di Seluruh Indonesia, dan menindaklanjuti dengan selebaran/pengumuman di berbagai kantor bayar pensiun. “Perlu kami informasikan, jika terdapat Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan penghasilan peneriam pensiun, maka Taspen akan secara langsung memproses melalui rekening dan kantor bayar pensiun masing-masing penerima pensiun,” tegasnya.

Untuk menghindari korban selanjutnya, Taspen mengimbau kepada para Pensiunan maupun PNS Aktif agar jangan mudah percaya terhadap bujuk rayu seseorang dengan iming-iming menggiurkan. Jika ada yang mendapat telepon serupa, disarankan untuk segera mengecek kebenarannya dengan menghubungi Bagian Humas PT. Taspen di No. telepon (021) 4241 808 (HUMAS MENPAN-RB)

Sumber : Website Menpan

Ribuan Pensiunan Ngamuk Tak Dapat Nomor Antre Pengambilan Gaji ke-13

2011-07-30T19:33:00.000-07:00

BOGOR - Ribuan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) maupun TNI-Polri mengamuk di kantor Bank Tabungan Pensiun Negara (BTPN) Bogor, karena tidak mendapatkan nomor urut untuk pengambilan gaji ke-13, kemarin.

Akibatnya, pintu kaca BTPN pecah karena didorong oleh pensiunan yang terlanjur marah saat mengetahui pendistribusian nomor antrean dilakukan asal-asalan. Amukan nasabah juga menyebabkan sebuah mesin nomor urut rusak. Sempat terjadi insiden saat petugas keamanan yang diduga oknum aparat mengancam nasabah menggunakan sangkur. Massa yang marah tidak terima dan langsung melawan sebelum akhirnya dilerai oleh karyawan bank.

Pantauan Radar Bogor (Grup JPNN), sejak pukul 03:00, ribuan pensiunan telah menyemut di depan pintu masuk BTPN. Mereka tak sabar ingin mendapatkan nomor antrean agar bisa mengambil gaji ke-13 yang telah dicairkan pemerintah. Namun, kurangnya kesigapan petugas dalam membagikan nomor urut, membuat ribuan pensiunan yang mayoritas berusia lanjut marah. Apalagi, pihak bank tiba-tiba memberikan pengumuman untuk mengambil nomor urut harus membawa kartu induk pensiun (karip). Selain itu, petugas keamanan hanya membagikan nomor urut kepada nasabah di luar gedung, sementara di dalam belum mendapatkan bagian.

“Masak, mau ambil uang pensiun saja syaratnya harus seperti itu. Padahal, sebelumnya tidak pernah kayak gini,” kesal Santi (70), warga Kelurahan Kebonpedes, Kecamatan Tanahsareal kepada Radar Bogor.

Belakangan, munculnya dugaan pertikaian antara petugas keamanan, nasabah dan rentenir yang berseliweran di tengah-tengah antrean nasabah. Namun itu langsung dibantah Area Bisnis Support Manager BPTN Kota Bogor, Dedeng Suryadi.

Dedeng mengatakan, pecahnya kaca tersebut lebih dikarenakan antrean nasabah yang tak sabaran ingin mendapat giliran. “Tidak ada pertengkaran. Hanya nasabah yang sudah menginap dari malam sebelumnya, saling berdesakan dengan nasabah yang baru datang,” ujarnya.

Dedeng mengaku kewalahan dan kekurangan SDM dalam pengamanan proses pengambilan gaji ke-13 para pensiunan tersebut. Menurut dia, pihak BTPN telah melakukan sosialisasi sebelumnya dan mengimbau para pensiunan untuk tidak melakukan penarikan dana tunai secara serentak, pada dua hari terakhir di pekan ini. Namun, lanjut dia, membeludaknya nasabah dikarenakan pensiunan membutuhkan dana segar, mengingat pekan depan sudah memasuki Ramadan. “Kami memahami pekan depan sudah mulai puasa. Tentunya para pensiunan membutuhkan uang tunai,” kata dia.

Manajemen, sambung Dedeng, menepis isu yang berkembang adanya rentenir dan calo sehingga terjadi kericuhan. Bahkan, ia berjanji akan menindak tegas siapa pun yang berusaha memanfaatkan kondisi semrawut para nasabah yang ingin segera mendapatkan uang tunai. Sanksi tegas juga akan diterapkan kepada para karyawannya, jika kedapatan melakukan tindak percaloan di lingkungan bank.

Sementara itu, Branch Manager BTPN Kota Bogor, Benny Panjaitan menambahkan, membeludaknya nasabah merupakan bentuk kebiasaan yang membudaya. Menurut dia, pihak manajemen telah menyosialisasikan bahwa gaji ke-13 dapat diambil kapan saja dan telah masuk ke dalam rekening nasabah masing-masing.

“Gaji ke-13 sudah masuk rekening mereka masing-masing dan tak akan hilang. Mereka bisa mengambilnya kapan saja tidak harus hari ini (kemarin). Selain karena terburu-buru jelang Ramadan, pengambilan secara bersama ini juga seperti kebiasaan para pensiunan sembari reuni. Sudah menjadi habit,” ucapnya.

Dengan alasan kemanusiaan, BTPN memberi kesempatan bagi para pensiunan untuk menginap di pelataran gedung BTPN sejak malam sebelumnya. Namun, hal tersebut ternyata malah menjadi bumerang, karena nasabah malah semakin menumpuk di pagi harinya. Insiden tersebut, lanjut Benny, akan dijadikan pelajaran sehingga pada September mendatang BTPN akan memperketat pengamanan. “Tidak menutup kemungkinan kericuhan ini terjadi akibat adanya provokasi dari bank-bank pesaing atau pihak luar,” tukasnya.(rur/ric)

Sumber : JPNN

Ruang Kerja PNS Akan Dikontrol

2011-07-30T19:32:00.001-07:00

BERITAJAKARTA.COM — 30-07-2011 16:25

Bulan puasa bukan berarti kinerja pegawai negeri sipil (PNS) boleh menurun. Agar kinerja PNS di lingkungan Pemkot Administrasi Jakarta Barat tetap optimal selama puasa, mekanisme pengontrolan ruangan kerja akan dilakukan. Jika terdapat PNS yang malas-malasan atau pun bolos, bukan mustahil sanksi tegas akan diberikan kepada pegawai yang bersangkutan.

“Hal itu kami lakukan agar tidak ada keluhan dan imej yang ada selama ini di masyarakat akan buruknya kinerja dan layanan yang pada saat bulan puasa,” tegas Rustam Effendi, Asisten Pemerintahan Jakarta Barat, Sabtu (30/7).

Ia juga berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang kedapatan tidak masuk kerja, dan tidak melaksanakan tugasnya dengan optimal saat bulan puasa.

“Jelas ketidakhadiran pegawai akan merusak kinerja, khususnya menyangkut layanan masyarakat. Kalaupun masuk biasanya kerja malas-malasan hingga berdampak pada layanan masyarakat tidak berjalan secara optimal,” katanya.

Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Kepada pegawai yang tidak berpuasa karena keyakinannya berbeda, ia juga mengimbau agar menghormati rekan kerjanya yang berpuasa.

Selama Ramadan Abensi PNS Diperketat

2011-07-30T19:31:00.001-07:00

BALIKPAPAN - Selama Ramadan nanti, para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Balikpapan, akan mengikuti jadwal kerja baru. Hal ini sesuai dengan edaran Gubernur Kaltim Nomor : 061.2/6293/Org tanggal 11 Juli 2011. Berdasarkan aturan, jam kerja PNS cenderung lebih cepat. Kendati demikan, pemkot tidak tinggal diam jika ada pegawainya yang masih nekat melanggar ketentuan. “Dalam edaran sudah jelas kapan masuk dan pulang kerja. Kalau ada yang melanggar akan ditindak tegas, abesensi di ruang kerja instansi masing-masing tetap diperketat,” ujar Kabag Humas Pemkot, Aji Muhammad Sofyan.

Dalam aturannya, Senin hingga Kamis, pegawai masuk pukul 08.00 hingga 15.00 Wita. Artinya, ada pengurangan jam kerja sekitar 1,5 jam. Sementara khusus Jumat, jam kerja mulai pukul 08.00 hingga 11.00 Wita.

Penyesuaian ini sama seperti tahun sebelumnya, dan sejumlah kegiatan rutin seperti apel pagi ditiadakan selama Ramadan. Sementara program rutin Safari Ramadan ke tiap kelurahan tetap dilaksanakan. “Semua ini dilaksanakan guna tetap menjaga kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah utamanya di unit-unit pelayanan yang langsung bersentuhan dengan publik,” ujarnya.
Hal lain, yakni kegiatan hari besar nasional yang ada selama Agustus, akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. “Nah, untuk unit-unit SKPD pelayanan publik, untuk penyesuaian jam kerja stafnya disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, ada kebebasan jam kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik. Yang penting, jangan sampai masyarakat terugikan,” terangnya.

Unit pelayanan publik dimaksud, seperti kelurahan, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan lainnya yang berhubungan dengan urusan pelayanan administrasi kependudukan serta perizinan.

Lantas bagaimana bila ada PNS atau staf dari sebuah SKPD yang tak mematuhi penyesuaian jam kerja tersebut ? “Kita kan telah menggunakan absen, baik manual tandatangan atau finger print (sidik jari, red). Maka sedikit saja ia telat akan tercatat pada lembaran absennya. Dan, secara otomatis akan diberi sanksi pengurangan besaran TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan, red) ,” jelasnya.

Bila tingkat kesalahan lebih tinggi lagi, seperti telat berulang kali atau tidak masuk kerja secara berturut-turut maka seorang PNS akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Sanksinya tegas sekali, jadi semua sudah jelas mekanisme aturannya,” pungkas Sofyan.(die)

Sumber : Balikpapan Post

Tunjangan Transport PNS Dipotong Demi Hemat Anggaran Kementerian 10-25%

2011-07-30T19:29:00.000-07:00

Jakarta - Rencana pemotongan tunjangan transportasi sebesar 10 persen untuk PNS dan pegawai BUMN, diharapkan dapat membantu menekan biaya operasional untuk energi di kementerian hingga sekitar 10-25 persen.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (29/7/2011).

"Jadi kita ada program penghematan energi, baik itu BBM maupun listrik dan itu nasional meliputi pusat sampai ke daerah dan semua jajaran baik itu sifatnya kedinasan sampai ke rumah dinas sampai ke kegiatan-kegiatan terkait. kita akan melakukan penghematan nasional. Jadi, yang kita design adalah antara 10% sampai 25% untuk BBM dan listrik, untuk penghematannya," ujarnya.

Dengan adanya program tersebut, Agus Marto mengharapkan ada bentuk upaya efisiensi dalam transportasi dan penggunaan listrik.

"Tentu lebih efisien dalam menyelenggarakan kegiatan transportasi dan kalau untuk listrik tentu hubungannya sama pemakaian listrik. Kita akan lakukan itu dan kita akan keluarkan, sebetulnya ini program yang sudah pernah dilaksanakan tahun 2008 tapi perlu penekanan kembali dan kita sekarang sudah dalam taraf final untuk merumuskan penekanan pelaksanaan penghematan energi ini dan kita harapkan awal agustus sudah diterapkan dan secara nasional pusat, dalam arti kementerian dan lembaga yang ada di pusat sampai ke Pemda akan diajak berpartisipasi dalam program nasional ini," jelasnya.

Namun, Agus Marto masih enggan menyebutkan jumlah anggaran yang dapat dihemat dari program penghematan.

"Jumlahnya belum bisa kami sampaikan, nanti ada target tertentu yang kita ingin capai, nanti akan kita sampaikan setelah kita finalkan," pungkasnya.

Sebelumnya, demi melakukan penghematan energi pemerintah akan memotong 10% biaya transportasi para pegawai negeri sipil (PNS), pegawai BUMN, dan para pejabat negara.

"Berapa biaya transportasi yang diberikan kepada pegawai, pejabat, termasuk BUMN, kita minta dikurangi 10% dari tunjangan transportasi. Yang menerima tunjangan transportasi. Yang nggak terima, dipotong dari mana," ujar Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Kantor Garuda Indonesia, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (28/7/2011) kemarin.

Menurut Mustafa, ketentuan tersebut berlaku sejak pemberian gaji pada tanggal 1 Agustus 2011 mendatang. Hal ini merupakan kesepakatan dengan Menko Perekonomian.

"Akan berlaku sejak 1 Agustus, kita siapkan edaran, kita sudah sepakat di Menko Perekonomian waktu itu, kita akan jalankan, baik di kementerian maupun BUMN-BUMN kita," tegasnya.

Mustafa menyatakan Kementerian BUMN akan menjadi salah satu kementerian yang dapat menjadi contoh dalam upaya penghematan energi dan air di samping 3 kementerian lain.

"Kementerian BUMN akan menjadi penjuru bersama 4 kementerian lainnya, termasuk Kemenkeu. Jadi kita sangat berdiri di depan dalam hemat energi, penghematan air, termasuk penghematan BBM," pungkasnya.

(nia/qom)

Sumber : Detik Finance

Bekali PNS yang Mau Pensiun

2011-07-25T20:54:00.000-07:00

WONOSARI - Dalam waktu dekat 135 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup pemkab Gunungkidul akan menanggalkan baju dinasnya. Senin (25/7) kemarin, Badan Kepegawaian daerah (BKD) setempat telah memberikan pembekalan kepada mereka dalam persiapan memasuki masa pensiun. Tujuanya, agar nanti tetap produktif dan tidak menyisakan berita sedih karena merasa tak lagi mampu berkiprah.
“Untuk inilah kami tidak mengharap ketika pensiun justru pupus harapan. Meski pensiun tidak mengurangi kiprah untuk berkarya. Masyarakat masih sangat membutuhkan pengabdian dan karyanya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunungkidul Tunggul Priyono seusai pemberian pembekalan terhadap 135 PNS yang akan memasuki pensiun, di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Senin (25/7) kemarin.
Dia menambahkan, banyak peluang dan kesibukan untuk dapat mengisi masa luang pensiun. Dengan karya keterlibatan dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat desa, juga membuka peluang usaha. “Kehidupan terus berjalan, kembali ke masyarakat bukan berarti sudah tidak lagi mampu berkarya, “ imbuhnya.
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Bank BTPN Wonosari M Samsul Arifin bahwa pihaknya siap membantu berbagai masalah yang dihadapi PNS yang memasuki pensiun. “Berbagai kemudahan kami lakukan pada PNS yang pensiun. Bukan hanya proses pembayaran yang tepat waktu bahkan bisa kami antar hingga sampai rumah, tetapi berbagai pelatihan kewirausahaan maupun pemeriksaan kesehatan yang semuanya dilakukan gratis, terus kami lakukan,” kata Samsul.
Sementara itu dari 135 PNS yang akan memasuki masa pensiun, diantaranya ada pejabat teras pemkab setempat, Budi Susanto, Kepala Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertambangan (Disperindakoptam), Budi Martono, Assiseten Sekda Bidang perekonomian dan pembangunan, juga didalamnya termasuk Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Tunggul Priyono itu sendiri. (gun)

Sumber : Radar Jogja

PNS Pemkot Dites Urine

2011-07-25T20:53:00.002-07:00

PNS Pemkot Dites Urine

MAGELANG - Tidak biasanya pejabat Pemkot Magelang dikumpulkan di lobi lantai I. Tidak hanya itu, beberapa pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berada di luar Gedung Pemkot juga berdatangan. Masih ditambah, beberapa pejabat di Polres Magelang Kota, Kodim 0705 Magelang, Kejari dan PN Magelang.
Semula orang menduga hal tersebut terkait Rapat Koordinasi (Rakor) yang sedang digelar Forum Pimpinan Daerah Kota Magelang. Dimana saat ini, Pemkot Magelang berhasil menjadi nomor satu dalam hal Pelayanan Kesehatan se-Indonesia. Tetapi setelah diteliti lebih jelas, ternyata para pejabat tersebut dikumpulkan hendak di tes urine, terkait Narkoba.
“Iya, memang ada Rapat Forum Pimpinan Daerah yang membahas soal penghargaan yang diraih Kota Magelang dalam hal pelayanan kesehatan terbaik se-Indonesia. Tetapi bersamaan itu, kita mengadakan tes urine bagi PNS. Karena PNS harus jadi teladan bagi masyarakat. Sehingga harus bebas narkoba,” kata Walikota Sigit Widyonindito, kemarin.
Lebih jauh dijelaskan oleh Kepala Kesbangpolinmas Pemkot Magelang, Suryantoro, bahwa kegiatan tersebut dalam rangka melaksanakan kebijakan walikota. Dimana seorang pejabat harus menjadi teladan. “Kegiatan tersebut juga dalam rangka pencegahan terhadap peredaran Narkoba di kalangan PNS. Juga dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba,” tuturnya.
Diakui, kegiatan tersebut sempat tertunda-tunda karena banyaknya agenda dilingkungan Pemkot Magelang maupun jajaran pimpinan daerah. Pengunduran tes urine agar para pejabat bisa sebanyak mungkin mengikuti, karena tidak berbenturan dengan kegiatan lain. “Kita juga masih sosialisasikan penyuluhan Anti Narkoba bagi kalangan orang tua. Karena bisa saja narkoba terjadi tidak cuma dikalangan remaja,” jelas Suryantoro.
Kegiatan tersebut didukung oleh Dinas Kesehatan Pemprov Jateng yang menyediakan test pack berupa Rigen. Melibatkan Walikota Sigit Widyonindito, Wakil Walikota Joko Prasetyo dan Forum Pimpinan Daerah seperti dandim, Kapolres, Kajari, Ketua PN. Juga pejabat eselon II, II dan IV di Lingkungan Pemkot Magelang, Kepala SMA dan SMP swasta maupun negeri di Kota Magelang serta jajaran pejabat di Polres, Kodim, Kejari dan PN. “Ke depan kita akan lakukan tes urine langsung ke instansi terkait. Bisa saja nanti sekolah akan kita adakan tes urine,” tambah Suryantoro.
Saat memberikan urine yang sudah ditempatkan pada botol kecil, para pejabat akan ditanya sedang minum obat atau tidak selama seminggu terakhir. Terutama obat batuk, flu atau penghilang rasa sakit. Dalam catatan petugas, Walikota Sigit mengaku sedang makan premen tolak angin, Wakil Walikota Joko Prasetyo sedang minum obat sakit kepala, Ketua PN I Gusti Putu Lanang sedang minum obat anti masuk angin, obat flu dan vitamin serta Sekda Sugiharto sedang minum vitamin. Sementara Kapolres AKBP Guritno Wibowo juga sedang minum vitamin dan Kepala RSUD Magelang Dokter Sri Harso sedang minum vitamin. “Saya tidak tahu nama vitaminnya, wong diberikan oleh sitri,” kata Sugiharto
Kapolres didampingi Kasat Narkoba AKP Widiyanto, menegaskan bahwa tes urine tersebut lebih pada tindakan pencegahan. Apalagi selama tahun 2010 hingga sekarang belum ditemukan oknum PNS yang memakai Narkoba. “Baik sebagai pengedar maupun pemakai,” tegas Kapolres.
Dalam kegiatan tersebut alat pengetes yang digunakan mirip tes kehamilan. Dimana bila urine diteteskan ke alat menunjukkan tanda dua atau tiga strip, berarti negatif. “Tetapi meski alat menunjukkan satu strip, belum tentu yang bersangkutan positif narkoba. Karena bisa saja karena minum obat flu atau vitamin. Makanya kita tanyakan ke orang yang dites. Untuk lebih jelasnya, mereka yang menunjukkan satu strip akan dites darah atau apa untuk memperkuat dugaan,” kata petugas tes.
Walikota Sigit menegaskan, pihaknya menyerahkan pembinaan pegawai yang ditemukan positif narkoba ke aparat kepolisian. “Biar dibina Polisi,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut menjadi menarik, karena tidak semua pejabat langsung bisa buang air kecil untuk ditampung di botol. Ada beberapa yang tidak bisa segera keluar urine karena puasa. salah satu pejabat yang kesulitan adalah Kepala Dinas Kesehatan, Dokter Panjta Kuntjoro. "Iya mas, ini harus minum air putih dulu," ujarnya. (dem)

Sumber : Radar Jogja

Keluarga PNS Kena Sasaran Gerakan Hemat Energi dan Air

2011-07-25T20:53:00.001-07:00

Jakarta - Selain di lingkungan kementerian atau lembaga, gerakan hemat energi dan air juga merambah ke kehidupan keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah mengimbau keluarga PNS melakukan penghematan energi dan air.

"Masing-masing kementerian mengimbau keluarga juga untuk melakukan penghematan. Namanya juga gerakan. Gerakan itu ya kita jadikan budaya," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat koordinasi terkait penghematan energi dan air di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Menurut Hatta, dengan adanya gerakan tersebut dalam lingkup PNS maka nantinya diharapkan gerakan tersebut menjadi gerakan nasional yang akan menjadi budaya nasional.

"Hemat itu harus kita jadikan budaya. Bisa menjadi budaya kalau ada gerakan. Harus ada kita lakukan. Kebiasaan itu kan lama-lama jadi budaya kita," tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah berencana untuk kembali membudayakan gerakan hemat energi dan listrik. Hatta menyatakan gerakan hemat energi tersebut merupakan implementasi dan penjabaran dari Inpres 2/2008 yang sudah ada.

"Jadi MESDM sebagai ketua harian, menko nanti ketua, itu kita memberikan target kepada lembaga-lembaga pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga negara dalam hal ini sekjennya. Kemudian BUMN, BUMD dan bupati gubernur walikota. Semua kita melakukan gerakan penghematan energi dan air," ujarnya.

(nia/hen)

Sumber : detik Finance

Tak Terima Tunjangan Pensiun Disunat Ratusan Nasabah Ontrog Kantor Pos

2011-07-24T22:57:00.001-07:00

GARUT,(GM)-
Dipicu kerugian lantaran tunjangan pensiunan para nasabah diduga disunat secara sepihak oleh petugas kantor pos, massa ontrog Kantor Pos dan Giro Cibatu di Jln. Ir. H. Juanda Cibatu, Kab. Garut, Jumat (22/7). Massa yang terdiri atas ratusan orang dan mengendarai sepeda motor itu berkonvoi sebelum memasuki halaman kantor pos dan giro.

Dalam orasinya, massa menuntut agar Kepala Kantor Pos dan Giro Cabang Cibatu, Ade Suherman mundur dari jabatannya. Namun aksi sempat memanas tatkala petugas kepolisian mencoba meredam massa yang bersikeras ingin bertemu Kepala Kantor Pos dan Giro Cibatu. Akibatnya para demonstran dan petugas keamanan terlibat aksi saling dorong. Bahkan keadaan semakin memanas saat para demonstran mengancam akan membakar kantor pos lantaran keinginannya untuk bertemu kepala kantor pos tak juga kesampaian. Tak hanya itu, massa pun melempari kantor pos dengan batu serta mencaci-maki petugas.

Setelah petugas kepolisian mencoba bernegosiasi, akhirnya Kepala Kantos Pos bersedia menemui para demonstran. Di hadapan massa, Ade Suherman menyatakan kesediaannya untuk mundur dari jabatannya sebagai kepala kantor pos, sebagaimana tuntutan mereka.

Menurut Uus, salah seorang peserta aksi, kemarahan massa itu tersulut lantaran PT Pos Indonesia Cabang Cibatu diduga telah memotong tunjangan pensiunan sebesar Rp 200.000/nasabah. Dari sekitar 800 pensiunan, tercatat hampir 500 orang yang diduga mendapat pemotongan.

Merasa kesal, massa juga melaporkan dugaan penyunatan tunjangan pensiunan itu ke pihak kepolisian agar pelakunya, dalam hal ini Kepala Kantor Pos Cabang Cibatu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. "Uang yang diduga disunat PT Pos Cabang Cibatu sebesar Rp 200.000/orang. Bisa dibayangkan, berapa total uang yang disunat dari 500 pensiunan. Makanya tindakan ini menyulut kemarahan kami," kata Uus.

Sementara itu, Ade Suherman saat ditemui sejumlah wartawan menegaskan, dirinya sama sekali tidak pernah memotong tunjangan pensiunan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Adapun pernyataannya untuk mundur dari jabatan selaku Kepala Kantor Pos Cabang Cibatu, tak lain untuk menyelamatkan aset kantor dari amuk massa.

"Kalau boleh saya jujur, saya tidak pernah melakukan pemotongan tunjangan pensiunan para nasabah. Pengunduran diri saya ini semata-mata untuk meredam kemarahan warga sekaligus menyelamatkan aset kantor agar terhindar dari amuk massa yang saya dengar hendak membakar kantor ini," tutur Ade.

Merasa tuntutannya sudah dipenuhi, massa pun bergerak meninggalkan lokasi. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, aparat kepolisian menjaga kantor Pos Cabang Cibatu dengan pengamanan ketat. (aji)**

Sumber : Galamedia

PT Taspen Salurkan Rp187,7 Miliar untuk Pensiunan Dibayarkan Pekan Ini

2011-07-24T22:56:00.001-07:00

MAKASSAR, UPEKS -- PT Taspen Cabang Utama Makassar, di tahun ini, menyalurkan sekitar Rp187,743 miliar untuk membayarkan 112.617 orang pensiunan yang mendapatkan gaji ketiga belas tahun ini.
Wakil Pimpinan Cabang Utama PT Taspen, Iwan Soeroto, mengatakan, total pembayaran ini dilakukan di beberapa tempat melalui PT Pos Indonesia, BRI, BTPN, Bank Sulsel, Bank BTN, serta Bank Bukopin.
"Tahun ini, pensiunan juga akan menerima gaji ketiga belas," ujarnya, belum lama ini, di Makassar.
Pembayaran tersebut, dilakukan berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor: PER-38/PB/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan Pensiun bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2011 kepada Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.
"Pembayaran gaji ketiga belas untuk pensiunan akan dilaksanakan dalam bulan ini tepatnya 28 Juli 2011 sampai 20 Agustus 2011 melalui kantor bayar masing-masing," ungkapnya.
Adapun syaratnya, pensiunan atau tunjangan bulan ketigabelas hanya memuat jumlah penerimaan pensiun tanpa tunjangan beras dan tanpa dikenakan potongan, kecuali potongan pajak penghasilan (PPh Pasal 21). Pensiun/tunjangan bulan ketiga belas, tidak diperkenankan dipotong dengan angsuran kredit/pinjaman (potongan pihak ketiga). Dalam hal Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/tunjangan, menerima lebih dari satu penghasilan yang berupa gaji dengan pensiun/tunjangan atau beberapa jenis pensiun/tunjangan, maka gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan untuk salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. ()

Sumber : UPEKS Online

Dua Hari Jatah Cuti Nyadran PNS

2011-07-24T22:54:00.000-07:00

KARANGANYAR (KR) - Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberi kesempatan kepada pegawai negeri sipil (PNS) setempat untuk mengambil cuti tahunan selama dua hari guna keperluan nyadran. Pengaturan cuti tahunan untuk keperluan menyambut bulan puasa ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jateng Nomor 851/10098 tertanggal 26 Mei 2011.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar Suwarno kepada wartawan Sabtu (23/7) mengatakan, pelaksanaan cuti nyadran selama dua hari ini secara otomatis akan mengurangi hak cuti tahunan bagi PNS. Dengan demikian pelaksanaan cuti diharapkan tidak mengurangi tingkat kedisiplinan dan produktivitas kerja PNS. "Pemberian izin cuti tahunan keperluan nyadran diatur dengan perbandingan duapertiga jumlah pegawai berada di kantor dan sepertiga jumlah pegawai dapat mengambil cuti," ujarnya.
Menurut Suwarno, cuti tahunan keperluan nyadran akan dibagi menjadi tiga kelompok yakni, kelompok I pada 22-23 Juli, kelompok II pada 25-26 Juli, dan kelompok III mulai 27-28 Juli. Pembagian waktu cuti ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meski ada PNS yang cuti.
Terkait pengaturan jadwal tersebut, akan disesuaikan dengan tingkat kesibukan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Yang penting selama waktu cuti, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Artinya, PNS bisa saling bergantian cuti dan saling bagi tugas jika temannya dapat kesempatan cuti.
Salah satu PNS, Ari mengatakan akan mengambil jatah cuti untuk keperluan nyadran ke makam keluarga di luar kota. Ziarah ke makam keluarga ini memang dilakukan setiap setahun sekali terutama menjelang bulan puasa.
"Jatah cuti nyadran ini akan saya gunakan sebaik-baiknya. Memang hampir setiap tahun menjelang puasa, saya selalu mengambil cuti," ujarnya. (Sam)-s

Sumber : Harian KR

Tiga Pos Anggaran untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

2011-07-21T20:27:00.000-07:00

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Pemprov DKI mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PNS dialokasikan dalam tiga pos anggaran APBD 2011. Dengan tiga pos anggaran tersebut, kesehatan PNS Pemprov DKI dijamin 100 persen gratis.

Hal ini disampaikan Asisten Sekda DKI bidang Kesejahteraan Masyarakat, Mara Oloan Siregar, yang mengatakan untuk biaya kesehatan CPNS, PNS dan pensiunan PNS dalam APBD 2011, ada tiga pos anggaran yaitu alokasi anggaran pemotongan gaji PNS sebesar Rp 76 miliar yang akan diserahkan ke PT Askes. Kedua, alokasi anggaran subsidi pemerintah untuk biaya kesehatan PNS sebesar Rp 76 miliar dan anggaran JPK-PNS sebesar Rp 75 miliar.

Sementara itu Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah (UPT Jamkesda) Dinas Kesehatan DKI, Yuditha, menjelaskan selama ini CPNS, PNS dan pensiunan PNS harus membayar selisih biaya kesehatan yang cukup besar sehingga memberatkan pegawai yang gajinya tidak terlalu besar.

"Misalnya biaya rumah sakit mencapai Rp 50 juta, PT Askes hanya menanggung maksimal 30 persennya yaitu Rp 15 juta, kemudian Rp 35 juta harus dibayarkan PNS. Ini yang seringkali memberatkan PNS dan membuat mereka seringkali mengeluh," ujar Yuditha, Kamis (21/7/2011) kemarin.

Menurutnya bila Pemprov DKI dapat memberikan layanan kesehatan gratis melalui JPK Gakin bagi warga miskin, sudah sepantasnya bisa memberikan layanan kesehatan gratis kepada PNS-nya. Hingga semester I/2011, anggaran JPK-PNS ini sudah banyak digunakan seluruh CPNS, PNS dan pensiunan PNS. Tetapi karena ini produk baru, maka masih banyak rumah sakit yang belum mengerti program ini dan banyak terjadi konflik di lapangan, terutama di rumah sakit yang melayani Askes.

Yuditha menuturkan akan mensosialisasikan program ini segera ke rumah sakit. Bagi PNS yang ingin mengetahui program ini lebih lanjut dapat menghubungi nomor informasi lebih lanjut, Yudhita meminta PNS bisa menghubungi nomor hotline 08001401440.

"Sama seperti JPK-Gakin yang mendapatkan kartu, PNS sebagai peserta JPK-PNS ini juga akan mendapatkan kartu khusus. Syarat untuk mendapatkan kartu JPK-PNS adalah mengajukan SK Penempatan terakhir, kartu Askes, surat pengantar dari tempat instansi bekerja, mengisi formulir JPK PNS di UPT Jamkesda, lalu langsung diberikan kartu," imbuhnya.

Sumber : Tribun News

Asyik, Pensiun Ke-13 Cair Mulai 28 Juli

2011-07-20T22:55:00.000-07:00

INILAH.COM, Jakarta - PT Taspen (Persero) akan membayarkan pensiun ketiga belas untuk para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat negara mulai 28 Juli-20 Agustus 2011.

"PT Taspen akan membayarkan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan termasuk janda/dudanya, di seluruh Indonesia mulai 28 Juli 2011 sampai dengan 20 Agustus 2011," ungkap Plt Sekretaris Taspen Pask Suartha dalam siaran pers perseroan seperti dikutip INILAH.COM di Jakarta, Rabu (20/7).

Ia melanjutkan, untuk pembayaran dana pensiun ketiga belas ini, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 3,4 triliun atau angka pastinya Rp3.440.216.403.900

Pembayaran pensiun/tunjangan bulan ketiga belas ini dilaksanakan secara serentak pada kantor bayar pensiun di seluruh Indonesia. Ia menyatakan, perhitungan pensiun ketiga belas ini berdasarkan pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga, tambahan penghasilan dan pembulatan apabila ada, dan tanpa tunjangan beras.

Pembayaran pensiun ketiga belas ini tidak termasuk dana kehormatan veteran, serta tunjangan khusus provinsi Papua senilai Rp100 ribu. "Bagi setiap penerima gaji/pensiun/tunjangan yang menerima lebih dari satu penghasilan gaji pensiun/tunjangan (rangkap), maka kepadanya hanya diberikan untuk salah satu penghasilan yang jumlahnya lebih menguntungkan bagi penerima pensiun/tunjangan," tandasnya.

Lalu bagi penerima pensiun/tunjangan yang menerima penghasilan pensiun/tunjangan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tapi belum menyampaikan NPWP, dikenakan tarif PPH lebih tinggi 20%.

Sumber Berita : inilah.com

Pengangguran Setuju PNS Generasi Tua Dipensiunkan Dini

2011-07-11T23:04:00.000-07:00

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anny Ratnawati, memastikan kebijakan pensiun dini bagi para pegawai negeri sipil (PNS) untuk merampingkan struktur kepegawaian di lingkungan Kementerian Lembaga merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi.

"Kami akan lakukan review di Kemenkeu, setelah itu kita lakukan di pusat, di seluruh K/L kalau sudah dipastikan. Daerah juga akan kita lihat karena ini seluruhnya program besar dalam reformasi birokrasi," katanya di Jakarta, pekan ini.

Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Keuangan sedang merumuskan bentuk ideal mekanisme pensiun dini termasuk insentif yang akan diberikan kepada mereka yang secara sukarela mau mengikuti program ini.

Rumusan tersebut kemudian dibicarakan dengan Kementerian Panitia Amanat Nasional (PAN) dan Reformasi Birokrasi, terutama hal-hal terkait dengan legal formal.

Anny mengatakan kebijakan pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan diberlakukan berdasarkan standar performa kinerja pegawai yang bersangkutan.

"Nanti ada KPI (key performance indicator), kalau seseorang tidak bisa perform maka tunjangan kinerja tidak dibayarkan. Tapi, ini masih dalam review dengan Kementerian PAN. Ini akan menjadi pilihan solusi yang dipertimbangkan," ujarnya.

Anny mengharapkan, apapun kebijakan dari pemerintah nantinya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak terutama bagi pegawai yang mengikuti program itu.

"Seharusnya menguntungkan semua, menguntungkan pemerintah karena bisa merapihkan struktur pegawainya. Basic-nya harus performance base. Kedua bagi yang bersangkutan, semestinya dia juga bisa melakukan kegiatan lain yang lebih sesuai dengan keahliannya. Mungkin bisa wirausaha, bisa memperkaya kualitas SDM," ujarnya.

Program pensiun dini yang ditawarkan bagi PNS di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini selain bisa merampingkan struktur kepegawaian diharapkan juga dapat menekan anggaran belanja pegawai dalam APBN yang jumlahnya meningkat setiap tahun.

Sementara itu, kebijakan ini rupanya disambut kalangan muda khususnya para mahasiswa yang masih nganggur tahun ini,"Kalau saya dengar isu pensiun dini, itu setuju sekali, apalagi mereka yang sudah generasi tua, dan ini akan membuka peluang bagi yang -muda-muda masuk PNS, agar lebih gesit," kata Eka Romdhoni (24) warga Condet, Jakarta, Senin (11/7/2011). (kam/at/som)

Sumber : Berita8.Com

Pemerintah Makin Serius Garap Moratorium PNS

2011-07-11T23:02:00.000-07:00

VIVAnews - Kementerian Keuangan mengakui pernah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( PAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri guna membahas penghentian sementara (moratorium) penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru.

"Pembicaraan mengenai jumlah PNS yang meningkat juga sempat dibicarakan dalam rapat koordinasi yang antara lain dihadiri oleh Mentri PAN-RB, Mentri Dalam Negeri dan saya sendiri," ungkap Agus Martowardojonya, di Jakarta.

Kendati sudah membahas wacana penghentian sementara penerimaan PNS, Agus menegaskan hingga saat ini seluruh rencana itu baru sebatas pembahasan dan belum menghasilkan keputusan. "Bentuk output-nya belum final," imbuhnya.

Ditambahkannya, wacana pemerintah untuk membatasi penerimaan PNS tersebut didasari pertimbangan adanya pembengkakan jumlah PNS yang saat ini dirasakan pemerintah.

Namun, Menkeu menegaskan, seluruh keputusan final mengenai moratorium penerimaan PNS baru tersebut sepenuhnya menjadi keputusan dan kewenangan dari Kemen PAN-RB.

Data Kementerian PAN-RB menunjukan pada tahun ini kebutuhan pegawai PNS diperkirakan mencapai 665.518 orang. Daerah terbanyak yang mengajukan penambahan jumlah PNS adalah Kabupaten Tangerang sebanyak 12.798 orang dan terkecil Provinsi Jambi hanya dua orang.

Sebelumnya, usulan moratorium atau penghentian sementara penerimaan PNS terkait tingginya usulan penerimaan CPNS menguak setelah beberapa pihak khususnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendukung wacana tersebut. Moratorium ini nantinya diberlakukan di semua sektor, kecuali tenaga kesehatan dan guru.

Alasan lain dari moratorium ini ialah agar birokrasi tidak terlalu besar sehingga berakibat ketidaksesuaian jumlah formasi yang kosong dengan formasi yang diminta. (eh)

• VIVAnews

Foke Berikan Jaminan Kesehatan PNS

2011-07-10T19:01:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi PNS dan pensiunan PNS secara penuh. Hal ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo usai membuka Festival Pegawai Pemprov DKI dan Keluarga di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (10/7/2011).

"Selama ini jaminan kesehatan yang diterima dari asruansi kesehatan hanya dapat mengakomodir sebagian biaya kesehatan saja. Sehingga bagi PNS golongan 1 dan 2, masih harus mencari tambahan untuk biaya kesehatan lainnya, tidak adil golongan 1 dan 2 harus menambahkan, makanya kita sampaikan seluruhnya," ujar Foke sapaan akrab Fauzi Bowo.

Ditambahkan Foke, pihaknya bukan saja hanya menuntut pegawainya supaya bekerja keras, tetapi tetap memikirkan kesejahtraan pegawai. "Kami bukan hanya memerintah untuk bekerja keras dalam melayani masyarakat saja, tetapi kami juga konsen untuk memikirkan kesejahteraan pegawai. Namun semua harus berlangsung sesuai dengan aturan yang ada. Saya tahu masih banyak karyawan yang tidak puas," tambahnya.

Foke juga berjanji gaji ke-13 bagi PNS yang akan segera keluar dalam waktu dekat ini akan mendapatkan tambahan "Ada plusnya, karena kita juga memikirkan pegawai yang akan merayakan lebaran sebentar lagi.

"Di DKI Jakarta gaji 13 ada plusnya. Tidak benar dikatakan gubernur tidak mengerti orang mau lebaran, karena kita juga memikirkan pegawai yang akan merayakan lebaran sebentar lagi," pungkasnya.

Foke juga berbangga kepada para pegawainya dan mengajak para pegawainya agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Saya bangga satu korsp bersama karyawan yg berdedikasi tinggi, berprestasi, iklas laksanakan tugas, produktif inovatif yang akan membawa kesejahterasan yang lebih baik pada masyarakat," imbuhnya.

Sumber : Kompas.Com

Ajeip: Jangan Tunda Gaji ke-13

2011-07-08T19:46:00.000-07:00

MAKASSAR -- Anggota DPRD Sulsel, Ajeip Pandindang berharap gaji ke-13 PNS di Sulsel segera dibayarkan dan tidak ditunda-tunda lagi. Alasannya, saat ini, PNS sangat membutuhkan uang untuk pembiayaan sekolah anak-anak mereka.

Ajeip menegaskan hal ini saat dihubungi FAJAR, Jumat, 8 Juli. Menurut dia, saat ini, ada beberapa PNS yang sudah mengeluh lantaran gaji 13 telat dibayarkan.

"Termasuk di Bone, yang dikabarkan tertunda pembayarannya. Pada dasarnya tidak ada alasan bagi kabupaten, untuk tidak membayar gaji ke-13. Kemarin memang agak lambat karena belum ada petunjuk teknisnya. Kalau sekarang kan sudah ada dari Direktorat Pemberdaharaan Keuangan Negara," kata Ajeip.

Ia mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) sudah jelas mengatur bahwa memang disiapkan gaji 13 pada setiap tahun anggaran. Juga bahwa gaji ke-13 sudah tersedia di APBD pokok semua daerah. "Jadi ada anggaran yang memang tersedia. Ketika ditransper untuk gaji Juli oleh Depkeu, DAU-nya mereka, sudah termasuk gaji ke-13. Jadi tidak ada alasan misalnya bahwa tidak ada uangnya. Sebab itu sudah diperhitungkan sejak awal," tegasnya.

Legislator asal Bone ini mengatakan, anggaran gaji ke-13 masuk dalam DAU.

"Jadi kalau ada kabupaten yang tidak membayar atau menunda sampai September, itu tidak benar. Sebab gaji itu saat ini dibutuhkan dan akan digunakan untuk membantu PNS dalam membiayai sekolah anak-anaknya. Kalau Agustus baru mau dibayarkan, itu salah," katanya.

Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel ini mengatakan, sama sekali tidak ada alasan gaji 13 Sudah ada transfer keuangan DAU-nya masuk tidak dibayarkan. "Malah sebaliknya kalau telat dibayar, PNS bisa terjebak utang atau terjerat rentenir. Jadi kasihan pegawai karena mereka punya banyak pengeluaran di Juni dan Juli," katanya.

Ajeip juga mengatakan, bahwa selain tunjangan beras, seluruh item gaji pegawai dibayarkan dalam gaji ke-13. Termasuk tunjangan jabatan. "Jadi namanya gaji ke-13, dibayar sama seperti gaji bulanan," katanya. (amr)

Sumber : Fajar Online

Pensiun Dini untuk Singkirkan PNS tak Produktif

2011-07-08T19:45:00.000-07:00

JAKARTA -- Guru Besar Admistrasi Negara Universitas Indonesia (UI), Eko Prasojo menyatakan persetujuannya terhadap gagasan pemerintah untuk menawarkan pensiun dini bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, dengan pensiun dini, maka para PNS tua yang sudah tidak produktif, bisa diganti dengan CPNS hasil rekrutmen, yang diharapkan lebih produktif.

"Pensiun dini menurut saya bisa dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban PNS yang tidak produktif dan menggantinya dengan PNS yang berkualitas," ujar Eko Prasojo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/7).

Langkah ini penting, lanjutnya, karena sorotan masyarakat terhadap PNS yang utama adalah menyangkut kinerjanya yang tidak produktif. Sebenarnya, kata dia, jumlah PNS masih kecil dibanding jumlah penduduk Indonesia yang harus dilayani. Saat ini, jumlah PNS sekitar 4,7 juta. Sedangkan jumlah penduduk menurut survey BPS terakhir adalah 240 juta.

Hal ini berarti rasio PNS dibanding jumlah penduduk hanya 1,95 persen. "Jumlah ini sebenarnya masih sangat sedikit untuk memberikan pelayanan publik. Akan tetapi dengan kualitas dan kerusakan moral yang ada, jumlah PNS yang sedikit malah dirasakan memberatkan masyarakat," terangnya.

Sedang terkait beban negara, Eko menyebutkan, belanja pegawai tahun 2010 adalah Rp 161,7 trilyun, berdasar data Badan Kebijakan Fiskal. Rinciannya, terdiri dari gaji Rp74,6 triliun, honor Rp34,3 triliun, dan pensiunan Rp 32,8 triliun. Tahun 2011 belanja pegawai naik menjadi Rp180,6 triliun. Menurut Eko, angka ini masih cukup rasional dibandingkan dengan total APBN.

"Hanya saja jumlah tersebut tampaknya tidak diimbangi dengan kenaikan kinerja yang baik. Tentu saja dengan kerusakan birokrasi, banyak juga anggaran pembangunan yang pada akhirnya menguap dengan berbagai macam bentuk honor dan lain-lain," paparnya.

Dia mengusulkan agar ke depan dibuat sistem penggajian PNS berbasis kinerja. "Satu mangkok gaji untuk semua penerimaan. Jangan sampai jumlah honor dan tunjangan yang diterima melebihi besarnya gaji. Hal mana yang saat ini terjadi di Indonesia," ucapnya.

Dia mengatakan, memang masih banyak sekali yang harus dibenahi dalam sistem kepegawaian di negeri ini. Mulai dari rekrutment, rasio, penilaian kinerja, promosi jabatan, displin, pensiun, hingga relasi antara politik dengan PNS. Menurutnya, saat ini semua manejemen PNS di Indonesia dilakukan sekadarnya saja, sehingga PNS tidak memiliki kinerja yang baik. "UU Aparatur Sipil Negara yang saat ini dibahas di DPR akan memperbaiki manajemen tersebut," pungkasnya. (sam/jpnn)

PNS yang Pensiun Dini Dapat Kompensasi Menarik

2011-07-07T18:18:00.000-07:00

Jakarta - Kementerian Keuangan siap untuk memberikan kompensasi yang menarik bagi PNS di lingkungannya yang ditawari program pensiun dini. Kompensasi yang menarik dilakukan agar pensiun dini diminati.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, pihaknya siap memberikan kompensasi yang menguntungkan bagi PNS Kemenkeu.

"Seharusnya menguntungkan semua. Satu menguntungkan pemerintah karena bisa merapikan struktur pegawainya. Basisnya adalah performance base, jadi itu bisa kita jalankan. Kedua bagi yang bersangkutan, semestinya dia juga bisa melakukan kegiatan lain yang lebih sesuai dengan keahliannya," tutur Anny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2011).

Jadi dengan selepas pensiun dini, mungkin nanti PNS bersangkutan bisa melakukan wirausaha sendiri.

Hari ini, lanjut Anny, Kemenkeu akan melakukan review terhadap program pensiun dini yang saat ini sedang digodok. Pensiun dini ini untuk awal akan dilakukan di Direktorat Perbendaharaan.

"Kan harus ada kepastian mekanisme seperti apa, sistem bagaimana, kemudian kalau harus ada pergantian dalam bentuk golden shake hand itu bagaimana hitungannya," tambah Anny.

Menurut Anny, hari ini akan ditentukan pilihan kebijakan pensiun dini ini. Tapi yang pasti pensiun dini bakal membuat struktur pegawai di kementerian menjadi lebih rapi dan performanya meningkat. "Kemudian kita tidak mengeluarkan belanja (pegawai) di tahun-tahun berikutnya," tukas Anny.

Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.

Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.

"Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela," jelas Agus saat ditemui di kantornya.

Sumber : CBN Portal

Tahun Depan, Gaji PNS Bakal Naik Lagi Kemenkeu Genjot Program Pensiun Dini

2011-07-07T18:16:00.000-07:00

JAKARTA — Hampir dipastikan, pada tahun 2012 mendatang gaji PNS akan naik lagi. Rata-rata tingkat kenaikannya adalah 10 persen. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR-RI Melchias Markus Mekeng dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan APBN-P 2011 di DPR RI, Selasa (5/7).

"Dalam tahun 2012 kebijakan belanja pegawai antara lain kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 10 persen. Dan pemberian gaji serta pensiun bulan ke-13. Hal ini terkait dengan reformasi birokrasi dan remunerasi pejabat negara," kata Mekeng.

Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, peningkatan gaji dan gaji ke-13 bagi PNS telah diatur dalam UU. Meski cukup memberatkan anggaran, namun Kemenkeu berusaha untuk tetap menjaga agar anggaran tetap ideal.

"Pemerintah harus anggarkan itu demi undang-undang. Tapi bagaimanapun kita harus jaga kesehatan anggaran. Kalau ada daerah yang terbebani (dengan gaji ke 13), itu konsekuensi daerah," kata Agus.

Selain itu Kemenkeu kata Agus akan tetap mengevaluasi seluruh transfer dana dalam bentuk DAU, DAK dan DBH yang diterima oleh daerah. Karena dengan banyaknya anggaran di daerah, ternyata tidak semua daerah siap memberikan laporan audit tepat waktunya dan disebut banyak terjadi permainan anggaran.

"Kalau ada kasus permainan anggaran, kita dukung untuk ditindak. Prinsipnya Pemda harus lebih taat azas, taat kelola dan tertib mengatur keuangannya," tegas Agus.

Sedangkan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Agus Suprijanto mengatakan, kenaikan gaji PNS setiap tahun memang membebani anggaran pemerintah. Sebab, kenaikan itu berlaku menyeluruh mulai dari PNS di tingkat pusat hingga ke pemerintah daerah.

Menurut Agus, Suprijanto, pihaknya akan menawarkan pensiun dini bagi sekitar 2.000 PNS di Kemenkeu. Dengan pensiun itu, diprediksi beban anggaran akan berkurang hingga 50 persen.

”Ada sekitar 2.000-an (PNS Kemenkeu akan pensiun dini). Mereka ini masa kerjanya sudah di atas 20 tahun dan pendidikannya hanya SMA. Usia mereka yang sudah masuk 50 tahun dan tidak bisa lagi dibina karena pendidikan rendah. Pegang komputer saja sudah gemetar," kata Agus.

Untuk merealisasikan program tersebut, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Selanjutnya, program ini diharapkan juga bisa dilaksanakan di seluruh Kementrian dan Lembaga hingga ke pemerintah daerah. Kemenkeu juga meminta Pemda agar sementara berhenti merekrut tenaga kerja honorer dengan biaya Pemda karena dinilai tidak ideal dengan anggaran belanja infrastruktur.

Sebelumnya Menkeu Agus Martowardojo mengatakan bahwa program pensiun dini merupakan alternatif terbaik guna mengurangi beban belanja pegawai yang ditanggung pemerintah. Kemenkeu akan menjadi proyek percontohan program pensiun dini.

Bagi pegawai yang secara sukarela pensiun dini, akan mendapatkan kompensasi. "Kita buka opsi pensiun dini secara sukarela. Kalau memang tidak bisa lagi dipindah ke pos kerja yang lain, lebih baik pensiun dini dan ditawarkan kompensasi. Kita mendukung program pensiun secara sukarela ini," katanya.(afz/jpnn)

Sumber : JPNN

Pensiun Dini PNS Sampai Tingkat Daerah

2011-07-07T18:14:00.000-07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wacana pensiun dini yang tengah bergulir menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Namun Wakil Menteri Keuangan Anny Herawaty mengklaim, pelaksanaan pensiun dini bagi PNS adalah bagian dari reformasi birokrasi. "Ini akan dilakukan dari tingkat pusat maupun daerah " kata Anny usai sidang paripurna di DPR Jakarta, Kamis 7 Juli 2011.

Anny menambahkan pemerintah akan berupaya agar pensiun dini maupun reformasi birokrasi bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah memperoleh manfaat dari struktur kementerian yang makin ramping, sementara dari sisi pegawai bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya.

Berkaitan dengan pemerintah di daerah, Anny menharapkan agar belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai. Tapi pihaknya tidak menutup mata bahwa di beberapa daerah belanja pegawainya masih lebih besar.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan upaya mengenai pensiun dini di kalangan Pegawai Negeri Sipil saat ini masuk tahap finalisasi. Teknis pelaksanaan akan dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Menurut Agus perampingan PNS tidak hanya dilakukan melalui cara pensiun dini tapi akan lebih ditekankan pada upaya peningkatan program produktifitas pegawai. Pemerintah akan memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pegawai yang akan mendekati masa pensiun. Apabila pegawai tersebut masih diperlukan maka penawaran untuk pensiun dini bisa dibatalkan. "Pegawai punya hak untuk pensiun dini atau tidak," ujarnya.

Hingga saat ini Agus enggan berkomentar mengenai jumlah PNS dan waktu mekanisme pensiun dini ini akan dijalankan. "Soal jumlah dan kapan akan kami bahas kembali," tuturnya.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan keuangan 124 daerah otonom tengah dilanda krisis. Pasalnya, lebih dari 60 persen total anggarannya dipakai untuk membayarkan gaji pegawai.

Akibat sebagian besar anggaran daerah tersedot untuk membayar pegawai, anggaran untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik otomatis berkurang. Akibatnya, tujuan dasar otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik tak tercapai.

ADITYA BUDIMAN

Sumber : Tempo Interaktif

Menkeu Pastikan Gaji ke-13 PNS Cair Awal Juli

2011-07-05T19:53:00.002-07:00

JAKARTA - Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo memastikan gaji ke-13 akan keluar paling lambat awal Juli 2011.

"Mengenai gaji ke-13 tetap akan dilaksanakan akhir bulan Juni atau awal Juli," ungkap Agus saat ditemui di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Agus mengungkapkan sampai saat ini, Kementerian Keuangan sedang menunggu keputusan untuk kemudian dilaksanakan pada satuan kerja atau kuasa pemegang anggaran sebagai pengeksekusi aturan tersebut. "Itu kan masih menunggu proses," tegas dia.

Sebelumnya, gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijanjikan pemerintah akan keluar Juni ini tampaknya bakal molor. Kemungkinan besar, awal Juli mendatang PNS baru bisa menerima gaji tersebut.

"Gaji ke-13 baru bisa keluar Juli karena Peraturan Pemerintah (PP) masih belum keluar. PP-nya saat ini masih di Sekretaris Negara (Setneg)," ungkap Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hambatan dari molornya gaji ke-13 tersebut karena pengajuannya terlambat. Hal inilah yang memungkinkan gaji "tambahan" untuk PNS tersebut baru bisa keluar awal Juli. "Kemungkinan besar awal Juli baru bisa dibayar, tapi kalau PP-nya selesai lebih cepat, ya gaji ke-13 itu juga lebih cepat dibayarkannya," tukasnya.

Seperti diketahui, PNS, TNI, dan Polri sebelumnya dipastikan akan mendapat gaji ke-13 bagi pada Juni ini. Adapun bagi pensiunan, gaji ke-13 dibayarkan Juli 2010. Pembayaran gaji ke-13 tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54/2010.

Kemenkeu pun menunggu kelengkapan berkas dari satuan kerja setiap kementerian/lembaga. Penyerahan berkas sudah bisa dilakukan mulai Senin 21 Juni. Pencairan ini mempertimbangkan adanya kebutuhan pembiayaan pendidikan anak-anak PNS, TNI, dan Polri.

Adapun sistem pembayaran gaji ke-13 ini akan disalurkan langsung ke rekening bank setiap pegawai. Dengan adanya gaji tambahan ini, sudah tidak ada alasan bagi PNS,TNI, dan Polri untuk tidak menaikkan kinerja.
(wdi)

Sumber : Okezone

2011, Medan belum pasti terima CPNS

2011-07-05T19:53:00.001-07:00

MEDAN - Dugaan jual beli posisi dalam rekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) membuat Ketua Tim Independen Reformasi Biroksasi, Erry Riyana Hardjapamekas mengusulkan agar rekrutmen CPNS, termasuk honorer dihentikan sementara. Hal ini membuat, Pemerintah Kota Medan belum dapat memastikan penerimaan CPNS tahun ini. Apalagi hingga kini, belum ada keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan) kapan penerimaan CPNS dilaksanakan.

“Kita belum dapat pastikan kapan dilaksanakan penerimaan CPNS tahun ini. Surat edaran dari Menpan belum ada turun sampai saat ini,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan, Parluhutan Hasibuan, hari ini.

Dikatakan Parluhutan, pihaknya saat ini hanya dapat menunggu surat edaran dari pusat mengenai penerimaan CPNS tahun ini. Bila nantinya ada surat edaran dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, maka pihaknya akan melaksanakan perekrutan CPNS.

“Sifatnya kita hanya menunggu surat edaran dari pusat. Kalau nantinya ada edaran tidak ada penerimaan, maka kita tidak bisa melaksanakannya. Sebelumnya kita sudah mengajukan lebih 400 formasi yang dibutuhkan, namun sampai saat ini tidak ada balasan,” ucap Parluhutan.

Sementara itu, Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan bahwa oknum jual beli kursi CPNS membuat pihaknya memutuskan untuk memoratorium penerimaan CPNS tahun ini. “Ada oknum yang berani menjanjikan calon CPNS asal berani membayar sekian puluhan juta rupiah yang ujung-ujungnya dikarenakan si oknum ingin mendapat penggantian untuk kepentingan parpol,” ujar mantan Wakil Ketua KPK ini.

Erry sendiri menyampaikan laporan hasil penelitian mengenai kondisi reformasi birokrasi yang dilakukan timnya. Dikatakan, dari kajian timnya keberadaan PNS saat ini sudah tidak terkendali mengingat banyak pegawai yang tidak memiliki kemampuan tapi dipekerjakan.

“Setidaknya jangan ada rekrutmen CPNS enam bulan ke depan sambil dilakukan pengkajian yang mendalam serta melakukan pencermatan sungguh-sungguh posisi yang diperlukan,” katanya.

Berdasarkan data di Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, usulan pengisian posisi CPNS di Kota Medan membengkak tiga kali lipat dibanding usulan tahun lalu yang hanya 500 kursi. Sementara total kebutuhan pegawai di tahun 2011 sebanyak 665.518 orang. Sebuah angka yang fantastis mengingat jumlah PNS di Indonesia hanya 4 juta lebih dan formasi yang kosong setiap tahun hanyalah sekitar 150 ribu orang.

Sumber : Waspada Online

Setuju Moratorium CPNS Kecuali Guru dan Tenaga Kesehatan

2011-07-04T18:50:00.001-07:00

JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR setuju dilakukan moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hanya saja, khusus guru dan tenaga kesehatan, rekrutmennya masih diperlukan. Namun, F-PKB mendesak agar moratorium ini diikuti langkah lain, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.

"Moratorium rekrutmen CPNS itu hanya salah satu kebijakan yang semestinya diambil pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi. Itupun harus dengan pengecualian, tidak termasuk rekrutmen guru dan tenaga kesehatan yang memang masih dibutuhkan", kata Sekretaris FPKB DPR RI Moh Hanif Dhakiri di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (4/7).

Reformasi birokrasi, menurut Hanif, bertujuan untuk menata-ulang birokrasi pemerintah agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, katanya, diperlukan birokrasi yang gesit dan tangkas dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Hanif menjelaskan, jika pemerintah serius hendak melakukan reformasi birokrasi, setidaknya ada empat langkah yang bisa diambil pemerintah. Pertama, pemberlakuan pensiun dini. Ini diperlukan untuk mendorong berlangsungnya regenerasi dalam jajaran birokrasi.

"Regenerasi birokrasi jangan sampai terhambat karena banyak perpanjangan masa tugas terlalu sering diberikan kepada birokrat senior. Kasih kesempatan buat yang muda dan berprestasi", imbuhnya.

Kedua, moratorium rekrutmen CPNS dan tenaga honorer, kecuali untuk guru dan tenaga kesehatan. Ini penting untuk menjaga agar birokrasi tak terlampau gendut dan tak efektif. Rekrutmen guru dan tenaga kesehatan perlu dikecualikan karena banyak daerah seperti daerah-daerah tertinggal masih sangat membutuhkan.

Rekrutmen tenaga honorer, kata Hanif, juga perlu dimoratorium. Ini karena ada kecenderungan tenaga honorer dipakai sebagai instrumen kerja para birokrat dan pada gilirannya nanti akan juga menuntut untuk menjadi PNS karena memang tak jarang mereka lebih bagus kinerjanya dari birokratnya sendiri.

"Banyak laporan yang menyatakan bahwa yang bekerja itu ya tenaga honorer. Birokratnya tinggal nangani administrasinya saja. Ini kan seperti melaporkan pekerjaan orang lain", tambah Ketua DPP PKB ini.

Terkait dengan tenaga honorer guru, Hanif mewanti-wanti agar pemerintah segera menyelesaikan CPNS sudah masuk pemberkasan. Baru setelah itu, tambahnya, perlu ditegaskan tak perlu lagi merekrut tenaga honorer. "Birokrat kan digaji untuk bekerja, bukan memerintahkan orang lain untuk bekerja", sindirnya.

Ketiga, penerapan mekanisme reward and punishment. Hal ini, menurut Hanif, sangat penting untuk menguatkan orientasi kinerja para birokrat. Selama ini tidak cukup jelas perbedaan antara birokrat yang kinerjanya baik dengan yang tidak. "Tak heran jika PNS lalu menjadi pekerjaan sekali seumur hidup, tak peduli bagaimanapun kinerjanya. Ini yang membuat hampir semua orang ingin menjadi PNS," terangnya.

Menurut Hanif, penerapan mekanisme reward and punishment, selain akan mendorong peningkatan kinerja birokrat, juga akan membuat iklim kompetisi kinerja di lingkungan birokrasi pemerintah makin hidup. Pada gilirannya juga akan mendorong perampingan birokrasi karena hanya yang kinerjanya baik saja yang akan bertahan.

"Kalau perlu kita bisa terapkan sistem reward and punishment seperti di lingkungan perusahaan swasta. Tujuh hari nggak masuk, misalnya, ya bisa langsung dipecat", jelasnya.

Setelah ketiga kebijakan itu diambil, maka diperlukan satu kebijakan penting lagi, yaitu peningkatan kesejahteraan secara drastis. "Jika birokrat yang ada sudah ramping dan berorientasi kinerja semua, tinggal naikkan saja gaji mereka. Saya setuju kalau misalnya dinaikkan sampai tiga kali lipat", imbuhnya.

Dengan demikian, kata Hanif, kinerja birokrat memperoleh sistem insentif yang baik. Hanif tidak setuju kalau perbaikan kesehatan birokrat dilakukan sebelum tiga kebijakan di atas dilakukan. Menurutnya, itu hanya akan menambah beban negara dan tidak sebanding dengan kinerja mereka yang masih jauh di atas standar.

Empat langkah di atas diyakini Hanif dapat memajukan proses reformasi birokrasi yang selama ini terkesan mandeg. Untuk itu juga diperlukan political will dari pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang mengenai pokok-pokok kepegawaian negara.

"Salah satu muaranya ya undang-undang mengenai pokok-pokok kepegawaian negara. Itu harus direvisi agar reformasi birokrasi bisa berlangsung komprehensif", katanya. (sam/jpnn)

Teknis Pencairan Insentif Guru Honorer Tunggu MoU

2011-07-04T18:49:00.000-07:00

BATUJAJAR,(GM)-
Kepastian pencairan insentif guru honorer masih menunggu pembahasan teknis MoU yang akan dilakukan antara guru honorer sebagai pihak penerima dengan Bupati Kab. Bandung Barat (KBB) yang diwakili Kadisdikpora KBB, Agus Maolani. Pembahasan teknis tersebut didasarkan pada MoU yang menyatakan harus dilakukan dengan 7.791 guru honorer.

"Apabila Kadisdikpora mewakili Bupati, melakukan MoU dengan 7.791 guru honorer jelas ini memakan waktu. Persoalan teknis ini akan kita bicarakan dengan Kadisdik," kata Ketua Paguyuban Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer (PPTKH) KBB, Budi Yana, Senin (4/7).

Menurut Budi, langkah yang akan diambil untuk memudahkan MoU tersebut akan dilakukan oleh organisasi guru honorer. Namun secara teknis pencairan, organisasi tidak menerima uang intensif tersebut. "Jadi pencairan tetap by name by rekening. Uang tidak parkir ke organisasi dulu, sangat riskan jika uang parkir ke organisasi guru honorer," katanya.

Dengan teknis MoU seperti itu, maka secara langsung akan memudahkan pencairan insentif guru honorer yang selama ini ditungu-tunggu. Bahkan berdasarkan perkembangan, SK penetapan penerima hibah sudah terbit.

"Meskipun teknis MoU dengan diwakilkan kepada organisasi guru honorer ini belum menjadi keputusan, saya pikir ini dapat dipahami dan dapat diterima semua pihak," katanya.

Dari hasil verifikasi guru honorer, dari target 8 ribu orang dengan anggaran Rp 4,8 miliar hanya tercatat 7.791 guru yang akan menerima insentif. Dalam pemberian honor tersebut sebelumnya Disdikpora KBB menganggarkan Rp 3,6 miliar bagi 6.500 guru honorer. Namun pada tahun anggaran 2011, anggaran yang diberikan untuk honor guru dari dana hibah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) ada sebesar Rp 4,8 miliar. Hingga akhirnya untuk menyerap anggaran Rp 4,8 miliar tersebut harus ada 8 ribu guru honorer.

Berdasarkan hasil pendataan tersebut, hanya 7.791 guru honorer yang akan mendapatkan SK penetapan penerima hibah dari bupati. Besaran dana hibah yang diberikan Rp 50.000/bulan untuk guru dan Rp 35.000/bulan untuk TU dan penjaga sekolah. Jumlah tersebut terdiri atas 455 guru TK, 2.763 (SD), 1.007 (SMP), 390(SMA), 296 (SMK), 251(RA), 851 (MI) , 951 (MTs), dan 863 (MA).

Sementara itu sehubungan dengan adanya pengaduan dari organisasi guru honorer lainnya dalam persoalan insentif, Budi mengatakan ada misinformasi dari organisasi guru honorer yang lain. "Rekan yang lainnya tidak mengikuti perkembangan dalam proses pencairan ini. Padahal, proses pencairan mulai berjalan," katanya. (B.68)**

Sumber Berita : Galamedia

Pengangkatan PNS Daerah tak Terkontrol

2011-07-03T23:49:00.002-07:00

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Besarnya belanja pegawai 124 daerah di atas 60 persen akibat ketidaktaatan
aturan pemerintah daerah (pemda) setempat. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnizar Moenek, Senin (4/7), mengatakan, banyak pemda melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS.

Menurut dia, aturan tersebut berlaku efektif mulai 2006 lalu. Sayangnya, banyak pemda mengangkat tenaga honorer daerah (Honda) menjadi PNS tanpa perhitungan matang. "Sebetulnya kalau kita konsisten dengan aturan itu maka belanja pegawai bisa diseimbangkan," jelas Reydonnizar di Kantor Kemendagri.

Meski begitu, ia tak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada pemda setempat. Pasalnya kenaikan belanja pegawai itu juga disumbang penambahan gaji pokok pegawai, meski naiknya tidak signifikan, dan peningkatan gaji pejabat sebagai dampak remunerasi. Serta, penambahan jumlah pensiun pejabat yang mendapat hak pensiunan lebih banyak akibat penyesuaian penerimaan ikut membebani anggaran negara.

Reydonnizar mengakui, penambahan PNS yang tak terencana dan terkontrol membebani keuangan negara. Namun, jika solusi untuk mengatasi masalah itu dengan program pensiun dini pihaknya kurang sependapat. Kemendagri, kata dia, perlu mengkaji secara komprehensif dan mendalam untuk melaksanakan pensiun dini. "Kami menghormati keluhan Menteri Keungan tentang belanja belanja pegawai kita yang membebani anggaran," ujarnya.

Namun, saran Reydonnizar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jangan semata melihat masalah itu dari segi biaya semata. Karena banyak variabel untuk menyeimbangkan belanja pegawai dan modal agar pembangunan di daerah bisa berjalan. Masalah sosial, politik dan ekonomi, sambung dia, perlu diperhatikan jika memang program pensiun dini diterapkan. "Ini agar tak menimbulkan gejolak. Jadi jangan pertimbangannya cost semata," katanya menandaskan.

Sumber : Republika

Pensiun Dini PNS, Efektif Kurangi Beban APBN? "Tetap ada pertambahan belanja pegawai meski orangnya dikurangi,"

2011-07-03T23:49:00.001-07:00

VIVAnews- Wacana pensiun dini pegawai negeri sipil (PNS) dinilai sulit dilakukan. Rencana yang semula dimaksudkan untuk menghemat anggaran, malah akan memboroskan anggaran. Pasalnya pemerintah harus membayar biaya pesangon yang lebih besar di tahun mendatang.

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan adanya pensiun dini itu akan membebani anggaran pada tahun-tahun selanjutnya. Pensiun dini juga percuma dilakukan karena beberapa pos tetap membutuhkan tambahan pegawai baru. "Insentif itu akan membebani anggaran. Apalagi pada saat yang sama dilakukan penerimaan pegawai baru," katanya kepada VIVAnews.

Sementara jika pemerintah merencanakan penghentian pegawai untuk sementara juga sulit dilakukan karena ada beberapa jabatan mendadak yang perlu diisi. Hambatan lainnya, adanya pegawai honorer yang harus diangkat. "Pegawai honorer sudah berapa tahun dijanjikan, mereka kan juga harus diangkat oleh pemerintah," ujarnya.

Menurutnya pengaturan PNS sebaiknya dimulai dengan reformasi struktur organisasi dan jabatan. Apakah terdapat kementerian kelebihan pegawai atau jabatan yang dibuat-buat. Ia mencontohkan untuk pegawai Kementerian Keuangan sendiri memiliki 60 ribu pegawai. "Itu apa saja kerjanya, tiap tahun tetap ada pegawai baru," ujarnya.

Evaluasi organisasi itu juga memilih pegawai yang sesuai dengan jabatannya apa tidak. Atau apakah pegawai itu memiliki jabatan namun tidak punya pekerjaan,"Jabatan itu hanya ditempelkan saja, tapi kerjanya nongkrong, baca koran, tetap dibayar" tambahnya.

Harry mengakui APBN bukanlah pro rakyat, tapi pro birokrasi. Jika diadakan program pensiun dini, maka beban APBN akan menjadi lebih berat pada 2012 dan seterusnya. Meski adanya PNS dini, beban anggaran tetap berat karena semua PNS menuntut kenaikan gaji, remunerasi. "Tetap ada pertambahan belanja pegawai meski orangnya dikurangi," tambahnya.

Pemerintah juga harus menerapkan sistim reward and punishment setiap pegawai. Ia juga setuju penilaian PNS sama dengan sistem yang diterapkan swasta. Jika produktivitasnya tidak sesuai yang diharapkan, maka PNS bisa diberikan peringatan dan pemecatan. "Tapi itu harus merubah dulu Undang-Undangnya," lanjutnya. (adi)

• VIVAnews

Sulsel Tolak Moratorium PNS

2011-07-02T00:00:00.001-07:00

MAKASSAR– Pemprov Sulsel menolak rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS di tahun ini.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Andi Muallim mengatakan, perlu kajian mendalam sebelum menetapkan moratorium tersebut.Pasalnya, tidak semua daerah memiliki ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Bahkan, masih ditemukan ada daerah yang kekurangan pegawai,malah memanfaatkan tenaga honorer.

“Daerah perlu dilibatkan untuk penentuan keputusan itu.Supaya nantinya ketika ditetapkan tidak menuai masalah.Apalagi tidak semua daerah akan menyetujui keputusan itu atau malah sebaliknya mengikuti rencana Kemendagri tersebut,”ujarnya di DPRD Sulsel,kemarin.

Muallim menjelaskan, jika diberi kesempatan untuk usul, Sulsel lebih cenderung memilih model yang telah dilakukan saat ini.Yakni pengangkatan pegawai honorer yang telah mengabdi, kemudian perekrutan pegawai CPNS melalui jalur umum sesuai yang telah diusulkan setiap daerah.

Menurut dia, penerapan pengangkatan CPNS jalur umum dan honorer cukup bagus. Malah, sejauh ini memberikan manfaat besar bagi Pemprov Sulsel. “CPNS yang direkrut, baik jalur honorer maupun umum bermanfaat, dan itu sangat membantu mengisi kekurangan tenaga yang ada.

Bahkan, bisa dikatakan selama ini kehadiran mereka jauh lebih maksimal,” tandasnya. Ketua DPRD Sulsel M Roem menuturkan, keputusan pusat jangan sepihak saja,dan harus melibatkan daerah. Alasannya, daerah justru yang jauh lebih mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan.

Persoalan terbatasnya dana alokasi umum (DAU), untuk membayar gaji PNS bisa dimaklumi. Tapi,perlu dipikirkan sisi lain kebutuhan akan SDM juga penting dipikirkan. Apalagi setiap tahun tidak jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun cukup banyak. “Memang kalau melihat sektor anggaran, semakin besar pegawai semakin besar pula DAU yang disiapkan.

Tentunya, itu berdampak pada alokasi belanja untuk rakyat kecil,”terangnya. Hanya saja,harus dilakukan antisipasi terhadap pegawai yang pensiun. Jangan sampai, posisinya kosong dan tidak diisi SDM yang sesuai bidangnya. Seputar Indonesia-suwarny dammar

Sumber : Makasar Terkini

Panja Guru Honorer Belum Diperlukan

2011-07-01T23:39:00.000-07:00

BATUJAJAR, TRIBUN - Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Barat, Aep Nurdin mengatakan, pembentukan panitia kerja (Panja) tidak diperlukan untuk mengkaji pencairan insentif guru honorer yang belum cair sampai saat ini. Menurutnya, hal itu hanya disebabkan kurangnya koordinasi antara pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dan para guru honorer.

"Saya rasa tidak perlu pembentukan Panja. Sekarang sedang proses dan ada di bagian hukum. Nantinya, kalau sudah ditandatangani di bagian hukum, akan diberikan ke Disdikpora dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)," katanya ketika ditemui di Pemkab Bandung Barat, Jumat (1/7).

Dia mengatakan, pencairan akan segera dilakukan DPPKAD ketika surat tersebut diberikan oleh pihak Disdikpora. Nantinya pencairan akan diberikan melalui rekening masing-masing guru. Nominal yang akan dicairkan sebesar Rp 4,8 miliar untuk 7.791 orang.

"Ini harus segera dicairkan. Masing-masing akan mendapatkan uang Rp 600 ribu yang dirapel selama satu tahun. Kasihan mereka, apalagi rekeningnya bisa hangus. Jadi harus segera diproses, masak lama prosesnya," katanya. (guy)

Sumber : Tribun Jabar

Tergiur CPNS, Ratusan Honorer TK Ditipu Nama Kepala BKD Dicatut

2011-06-30T23:23:00.001-07:00

LIMAPULUH KOTA- Aksi penipuan melalui telepon kembali merebak di Kabupaten Limapuluh. Kali ini, penipu mengincar ratusan tenaga honorer Taman Kanak-Kanak (TK) yang belum kunjung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Modusnya, penipu yang mengaku sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Limapuluh Kota Indra Nazwar, menghubungi guru honorer TK yang bertugas di sejumlah kecamatan, dengan menggunakan nomor handphone 085260154111.

Saat menghubungi para guru TK, orang yang mengaku sebagai kepala BKD itu menjamin, bisa mengangkat tenaga honorer sebagai CPNS, asalkan dapat menyetor uang melalui rekening BRI cabang Payakumbuh, nomor 1148.01.0025.98.509/ KCP/BPKP atas nama Wisnu Adrian.

Berita Selengkapnya

Alhamdulillah! Gaji Tenaga Honorer di Pemprov Sultra Naik 100 Persen

2011-06-29T23:19:00.000-07:00

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI - Gaji atau insentif tenaga honorer yang berada pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai tahun ini naik 100 persen dari gaji sebelumnya. Wakil Ketua DPRD Sultra, La Pili, di Kendari, Selasa (28/6), mengatakan, insentif tenaga honorer yang berada pada lingkup Pemprov Sultr mulai tahun ini naik 100 persen dari Rp 500 ribu per bulan menjadi Rp1 juta per bulan.

"Honor yang mereka terima selama ini hanya Rp 500 ribu perbulan, dan uang lauk pauk sebanyak Rp300 ribu perbulan, sehingga total gaji yang mereka terima Rp 800 ribu," La Pili.

Berita Selengkapnya ...

Perekrutan Honorer-CPNS Bakal Dimoratorium

2011-06-27T22:48:00.000-07:00

Jatim malah ajukan 1.000 pegawai untuk menggantikan lebih dari seribu pegawai yang pensiun

JAKARTA-Perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) serta honorer bisa jadi bakal dihentikan meski hanya sementara. Setidaknya penghentian itu diusulkan selama 6 bulan. Ini dalam rangka penghematan anggaran negara.

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas mengusulkan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS termasuk juga tenaga honorernya dihentikan sementara.

Dikatakannya, timnya selama ini masih menemukan ada beberapa instansi dan daerah yang dalam melakukan perekrutan dijadikan tempat untuk ajang "jual-beli". "Ada oknum yang berani menjanjikan calon CPNS asal berani membayar sekian puluhan juta rupiah yang ujung-ujungnya dikarenakan si oknum ingin mendapat penggantian untuk kepentingan parpol," ujar mantan Wakil Ketua KPK ini usai menemui Wapres, Senin (27/6). Selengkapnya ...

Demi Menghemat Anggaran Stop Penerimaan CPNS & Pengangkatan Honorer 6 Bulan ke Depan

2011-06-27T21:11:00.001-07:00

JAKARTA (Pos Kota) – Pemerintah diminta untuk menghentikan penerimaan calon PNS (Pegawai Negeri Nasional), termasuk pengangkatan PNS honorer selama enam bulan ke depan untuk menghemat anggaran. Sebab dari Rp1.200 triliun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 60 persen atau sekitar Rp720 triliun tergurus untuk anggaran pegawai, termasuk fasilitasnya.

Itu disampaikan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Erry Riyana Hardjapamekas, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin siang, usai Wapres Boediono. Dalam keterangannya, Erry didampingi sejumlah anggota tim lainnya dan hadir Jubir Wapres Yopie Hidayat.

Selengkapnya ...

Formasi CPNS Tunggu Keputusan Banggar DPR

2011-06-26T21:53:00.000-07:00

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) saat ini masih membahas formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2011 yang diajukan oleh sejumlah kota/kabupaten maupun provinsi.

Demikian dikatakan Deputi SDM bidang Apartur KemenPAN-RB, Ramli Naibaho, saat jumpa pers di kantornya, Jumat (24/6). ‘’Kemarin kami sudah bahas (formasi penerimaan CPNS),” katanya.

Menurut dia, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR mengenai jumlah CPNS yang akan diterima. Jika sudah ada keputusan, pihaknya segera menentukan formasi CPNS pada penerimaan tahun ini. “Kalau dari Badan Anggaran DPR sudah memberi green light (keputusan) jumlahnya sekian, baru kita bergerak,” jelas Ramli.

Berita Selengkapnya ...

Tipu-tipu Pengangkatan Tenaga Honorer

2011-06-24T19:28:00.000-07:00

Oleh: Moh. Ilham A. Hamudy, Staf BPP Kementerian Dalam Negeri

Tenaga honorer (TH) adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah, adapun penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. TH diangkat untuk memenuhi keterbatasan jumlah PNS yang ada di instansi pemerintah. Khusus di daerah, kebanyakan TH diposisikan sebagai guru; tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah (pemda).

Berita Selengkapnya ...

Terkait Tenaga Honorer, DPRD Kota Kendari Melakukan Audiensi dengan BKN

2011-06-23T21:04:00.000-07:00

Jakarta-Humas, Terkait tenaga honorer, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kendari melakukan Audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam audiensi ini, BKN diwakili oleh Direktur Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) I Bosman Sitinjak, Kepala SubBagian (Kasubbag) Publikasi Petrus Sujendro, dan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Perencanaan Formasi Pegawai Badi Mulyono. Dalam audiensi ini, DPRD Kota Kendari menanyakan antara lain tentang tentang tindak lanjut BKN dalam penanganan tenaga honorer kategori I dan kategori II dan pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pemerintah daerah (pemda).

Para pejabat BKN beraudiensi dengan DPRD Kota Kendari: (kiri-kanan) Direktur Dalpeg I Bosman Sitinjak, Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, dan Kasubdit Perencanaan Formasi Pegawai Badi Mulyono

Berita Selengkapnya ...

Aduh, 2.670 Pegawai Pemprov DKI Berstatus Honorer

2011-06-23T20:40:00.001-07:00

INILAH.COM, Jakarta - Sekitar 2.670 pegawai harian lepas (PHL) yang ada di Jakarta, harus mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Termasuk penghasilan atau honor yang diterima PLH.

Hal tersebut diungkapkan beberapa politisi yang duduk sebagai anggota Dewan perihal pencairan honor PLH yang sering kali ditunda hingga beberapa bulan. Kalangan Dewan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk memperhatikan nasib PHL di Jakarta, termasuk yang berdinas di kantor kelurahan.

Berita Selengkapnya ...

Kemendagri: Hentikan Pengangkatan Honorer Daerah

2011-06-22T19:36:00.002-07:00

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai usulan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) belum perlu diterapkan. Jumlah PNS sebesar 4,7 juta jiwa atau sekitar 2,4 persen dari jumlah penduduk dinilainya masih ideal, apalagi untuk melayani wilayah kepulauan seperti Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai, kebutuhan yang justru mendesak saat ini adalah penertiban pegawai honorer daerah. "Saya kira yang perlu kita disiplinkan adalah pengangkatan pegawai honorer di daerah karena juga memberatkan anggaran," kata Mendagri Gamawan Fauzi di komplek Istana Kepresidenan kemarin (22/6).

Berita Selengkapnya ...

Pengangkatan Honorer Diperketat

2011-06-22T19:36:00.001-07:00

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta kepala daerah untuk lebih memperketat pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Pengangkatan honorer dinilai sudah memberatkan anggaran pemerintah daerah (pemda). “Saya kira yang perlu kita disiplinkan adalah pengangkatan pegawai honornya,karena pegawai honor untuk daerah juga memberatkan anggaran. Itu perlu kita pikirkan ke depan ini,” ujar Gamawan di Jakarta kemarin.

Menurut dia, pemda yang hingga sekarang masih mengangkat tenaga honorer harus mencari solusi sendiri. Gamawan juga mengingatkan pengangkatan tenaga honorer harus berakhir tahun ini sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan pengetatan pengangkatan tenaga honorer tersebut, Gamawan berharap anggaran daerah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Berita Selengkapnya

Pengangkatan honorer Depag terlantar

2011-06-22T19:35:00.000-07:00

BANDA ACEH - Pengangkatan 6.000 Tenaga honorer Departemen Agama (Depag) Aceh tidak kunjung jelas. Pasalnya, pengangkatan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang dijanjikan pemerintah hingga kini kebenarannya belum jelas.

"Sudah berbulan-bulan lamanya kami menunggu janji pemerintah. Katanya, dalam waktu dekat kami akan segera diangkat menjadi PNS, tapi nyatanya hingga kini belum ada kepastian. Nasib kami masih terombang ambing. Kami ragu dengan janji tersebut,” ucap beberapa guru honorer dari sekolah agama, pada Rabu (22/6).

Berita Selengkapnya ...

Aturan Penggunaan Dana BOS untuk Honorer Dinilai Kaku

2011-06-21T21:16:00.001-07:00

JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI, Raihan Iskandar, menilai penetapan aturan dari Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembayaran gaji guru honorer maksimal 20 persen, terkesan kaku. Pasalnya, Permendiknas Nomor 37 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak bisa diterapkan pada semua daerah yang masing-masing kondisinya berbeda.

Menurut Raihan, di kota besar memang banyak sekolah-sekolah unggul yang jumlah tenaga honorernya sedikit. Karenanya, guru honorer bisa merasa senang karena memperoleh gaji yang cukup besar dari dana BOS.

Namun kondisi berbeda terjadi di daerah pedalaman. “Kita tentu semua paham, jarang sekali ada guru PNS yang mau ditempatkan di pedalaman. Akibatnya daerah tersebut harus mengangkat guru honorer cukup banyak. Akibatnya, guru honorer di pedalaman memperoleh gaji yang lebih kecil, karena dana 20 persen dari dana BOS tersebut dibagi rata untuk semua honorer yang jumlahnya cukup banyak. Ini tidak fair,” kata Raihan kepada JPNN di Jakarta, Senin (20/6).

Oleh karena itu, politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta Kemdiknas untuk memberi keleluasaan kepada daerah-daerah terpencil dan pedalaman dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS. “Ini memang masalah teknis dan harus berhubungan langsung dengan Dirjen di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Penetapan 20 persen (untuk gaji honorer) ini memang tidak bisa disamaratakan untuk semua daerah,” imbuhnya.

Karenanya pula Raihan meminta Kemdiknas segera meninjau ulang kebijakan yang mengatur tentang penetapan penggunaan dana BOS maksimal 20 persen untuk pembayaran gaji guru honorer. “Sebenarnya, yang harus dirubah itu bukan hanya persentase-nya, melainkan juga harusada pembatasan pengangkatan guru honorer di masing-masing daerah. Sehingga, para guru honorer itu nantinya bisa mendapatkan gaji honor yang sesuai,” imbuhnya. (cha/jpnn)

Kuota Honorer Kurangi Formasi CPNS Sulsel

2011-06-17T22:12:00.001-07:00

MAKASSAR -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) memprioritaskan formasi pegawai honorer tahun ini untuk segera diangkat menjadi PNS. Tak diketahui pasti apakah ini mengurangi kuota CPNS umum atau tidak , namun khusus di lingkup Pemprov Sulsel ada 600-an tenaga honorer.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Andi Murny Amien Situru Jumat, 17 Juni mengatakan, secara nasional ada 80.000 pegawai honorer baik kategori I maupun kategori II. Kemenpan & RB memprioritaskan pengangkatan kagori I dan II untuk tahun anggaran 2011.

“Sulsel belum dapat jumlah formasi pasti honorer yang akan diangkat. Tapi biasanya antara 50 orang,” kata Andi Murny.

Selengkapnya ...

50 Tenaga Honorer Dicoret dari Database

2011-06-17T22:11:00.000-07:00

Sukoharjo, CyberNews. Sebanyak 50 tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan dicoret dari database B oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sukoharjo.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sardiyono menyatakan, dari verifikasi BKD, ada empat honorer di lingkungan kelurahan dan 46 tenaga honorer di lingkungan Disdik yang tidak memenuhi syarat. Sehingga, hasilnya terdapat 50 honorer yang dicoret dari database.

Terkuaknya pembengkakan tenaga honorer tersebut berawal dari pendataan yang dilakukan tahun 2005. Pada saat itu, jumlah tenaga honorer hanya 1.101. Tetapi dalam pendataan tahun 2005, jumlah tenaga honorer bertambah menjadi 1.136 orang.

Selengkapnya ...

Maksimal Dua Orang Guru Honor Setiap Sekolah

2011-06-16T19:03:00.000-07:00

MAROS -- Berdasarkan peraturan pemerintah, setiap sekolah di Maros hanya dibenarkan mengangkat dua orang tenaga guru dengan status honorer. Pasalnya, bila mengacu pada aturan yang berlaku, pembayaran gaji hanya 20 persen dari juknis gaji guru.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan Nasional Maros, Arman Arsyad, Rabu, 15 Juni. Menurut Arman, pembenaran itu berkaitan dengan pembiayaan honor guru yang bersangkutan.

Selengkapnya ...

Menanti Peraturan Pemerintah tentang Honorer yang Akan Terbit

2011-06-14T22:36:00.000-07:00

Jakarta-Humas. Sebelum BKN melakukan proses verifikasi dan validasi database Tenaga Honorer, database tenaga honorer ini sebelumnya juga telah diverifikasi internal di BKD. Sehingga database yang lolos di BKD belum tentu lolos di BKN. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Aris Windiyanto saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Ruang Data Gedung I Lantai 2 BKN Pusat (14/06). Aris Windiyanto dalam kesempatan ini didampingi oleh Direktur Pengadaan PNS Sayadi, Kasubdit Administrasi Pengadaan PNS Alwazir, Kasubdit Perencanaan dan Formasi Pegawai Badi Mulyono, Kasubbag Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Paryono, Kasubdit Dalpeg III/A Haryono dan Kasubdit Dalpeg I Suparman.

Kepala Biro Humas dan Protokol Aris Windiyanto dalam kesempatan ini didampingi oleh Direktur Pengadaan PNS Sayadi, Kasubdit Administrasi Pengadaan PNS Alwazir, Kasubdit Perencanaan dan Formasi Pegawai Badi Mulyono, Kasubbag Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Paryono, Kasubdit Dalpeg III/A Haryono dan Kasubdit Dalpeg I Suparman.

Selengkapnya ...

Tengah Digodok: Pegawai tak Tetap Bakal Terima Pensiun Layaknya PNS

2011-06-14T19:42:00.000-07:00

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT - Pemerintah tengah menggodok aturan tentang pegawai tidak tetap agar dapat memberdayakan semua tenaga honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah yang upahnya tidak bersumber dari APBN dan APBD. "Ada rencana penetapan pegawai tidak tetap, tapi peraturan pemerintahnya belum ada, kami sudah paparkan," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Evert Erenst Mangindaan, seusai menjadi pembicara kunci pada Lokakarya Kelembagaan Perangkat Daerah, yang digelar di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.

Selengkapnya ...

Menpan Pastikan Honorer APBN-APBD Jadi PNS

2011-06-14T18:47:00.000-07:00

Lombok Barat, NTB ( Berita ) : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Evert Erenst Mangindaan, memastikan bahwa tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD akan diangkat menjadi PNS, meskipun belum menetapkan waktunya.

“Kalau honorer yang didanai APBN dan APBD jelas, masuk semua karena sudah ada arah penyelesaiannya,” kata Mangindaan seusai menjadi pembicara kunci pada Lokakarya Kelembagaan Perangkat Daerah, yang digelar di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa [14/06]. Selengkapnya ...